Wagub Maluku Dorong Pengawasan Dana Program Keluarga di Daerah
potretmaluku.id – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyoroti pemanfaatan anggaran program kependudukan dan pembangunan keluarga yang dinilai belum optimal.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan agar dana yang dialokasikan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Vanath menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku 2026 di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa, 27 Oktober 2026.
Rapat yang diselenggarakan melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku tersebut berlangsung secara daring dan luring.
Menurut Vanath, masih terdapat anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang menjalankan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
Vanath juga mengajak media berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan penurunan stunting.
Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program yang dijalankan dapat menjangkau masyarakat secara efektif.
Dalam rapat itu, Vanath juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Rapat reviu tersebut ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
Evaluasi diharapkan membantu memastikan anggaran digunakan secara optimal serta program kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan sesuai sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Maluku dan instansi terkait.(TIA)
Penulis :
Editor :
