DPRD Maluku Soroti Target PAD yang Tidak Realistis dan Kebocoran Retribusi
potretmaluku.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, melontarkan kritik keras terhadap penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis.
Ketidaksinkronan antara angka yang dipatok dengan potensi riil di lapangan disinyalir menjadi penyebab utama kegagalan capaian pendapatan daerah setiap tahunnya.
Anos mencontohkan adanya ketimpangan tajam di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mematok target PAD sebesar Rp1,6 miliar, namun realisasinya hanya menyentuh angka Rp756 juta.
Menurutnya, kegagalan mencapai bahkan separuh dari target tersebut menunjukkan lemahnya basis perencanaan.
“Sangat jauh antara target dan realisasi. Jika pola di OPD seperti ini terus dibiarkan, target apa pun tidak akan pernah tercapai,” ujar Anos saat dihubungi dari Ambon, Kamis, 5 Februari 2026.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku ini mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera membenahi basis data wajib pajak secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak akan berjalan tanpa catatan akurat mengenai riwayat pembayaran wajib pajak, baik yang aktif maupun yang menunggak.
Selain tata kelola data, Anos menyoroti potensi kebocoran pendapatan dari sektor maritim dan operasional perusahaan besar.
Ia menyinggung keberadaan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Maluku namun memberikan kontribusi minim karena kendala administratif operasional.
Ia juga secara spesifik mempertanyakan komitmen pembayaran pajak sejumlah perusahaan seperti PT AKR Corporindo, Elnusa, hingga PT Perkasa yang bergerak di sektor bahan bakar minyak (BBM).
“Perusahaan yang memiliki tunggakan harus segera melunasi kewajibannya. Pimpinan OPD tidak perlu takut menagih karena ini bukan tanggung jawab pribadi, melainkan perintah regulasi,” tegasnya.
Persoalan manajemen aset daerah juga tak luput dari pantauan. Anos mengingatkan manajemen GIIA Hotel Maluku agar tidak melakukan rehabilitasi bangunan tanpa dokumen perencanaan yang matang dari Dinas PUPR.
Ia menilai, tanpa koordinasi teknis, anggaran perbaikan aset daerah berisiko terbuang sia-sia.
DPRD Provinsi Maluku menyatakan siap membawa persoalan target PAD sepihak ini ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi, termasuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Hal ini dilakukan guna memastikan penempatan aparatur yang kompeten dalam mengelola sektor pendapatan daerah di masa depan.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
