potretmaluku.id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo mengatakan, pembangunan infrastruktur di Maluku itu ketinggalan, salah satu faktor adalah lambatnya input usulan proyek dari pemerintah kabupaten/kota terlambat ke pemerintah pusat (Pempus) melalui sistem aplikasi.
Menurutnya, itu terungkap setelah pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
“Pembangunan infrastruktur di Maluku terkesan lambat karena usulan dari kabupaten/kota sering terlambat diinput ke dalam sistem,” ungkap Alhidayat, Sabtu (7/2/2026).
Dia menyebut, sistem perencanaan dan pembangunan infrastruktur saat ini berbasis digital, dengan waktu pengusulan terbatas, tidak bisa ditawar. Artinya, semua proses saat ini terstandarisasi secara nasional, jadi tidak ada toleransi.
Pihaknya berharap seluruh pemerintah daerah di Maluku lebih aktif dan disiplin dalam mengelola proses administrasi pengusulan proyek. Harus bekerja maksimal, agar usulan berhasil terdaftar.
“Kita tidak bisa menyalahkan sistem, karena seluruh daerah di Indonesia menggunakan mekanisme yang sama. Yang kita butuh adalah sikap proaktif agar peluang pembangunan tidak terlewatkan,” katanya.
Pihaknya menyesalkan atas ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dalam rapat evaluasi pembangunan yang digelar beberapa waktu lalu. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara pun tidak jadir.
“Kami sangat menyesalkan itu, padahal rapat evaluasi itu menyangkut kepentingan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan daerah dan seharusnya menjadi prioritas utama,” ujarnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
