Efisiensi Anggaran, DPRD Maluku Godok Perampingan OPD Lewat Revisi Perda
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD Provinsi Maluku tengah memacu penyempurnaan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menekan pemborosan anggaran.
Langkah ini dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, menegaskan bahwa perampingan ini merupakan upaya nyata untuk memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran.
Menurutnya, landasan hemat biaya harus dimulai dari tahap perencanaan program hingga penetapan satuan harga.
“Kita bergerak dalam rangka efisiensi anggaran. Semua perencanaan harus dibangun dengan landasan hemat biaya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian ulang terhadap program beserta penetapan harganya,” ujar Richard kepada wartawan, Senin, 2 Februari 2026.
Richard menjelaskan, skema perampingan ini mengadopsi praktik yang diterapkan di Provinsi Bali, di mana fokus pembangunan bukan pada kuantitas program, melainkan pada pembinaan intensif yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam draf revisi tersebut, sejumlah unit kerja akan digabungkan berdasarkan kesamaan karakteristik urusan pemerintahan.
Rencana penciutan struktur tersebut meliputi pengurangan jumlah Badan Daerah dari sembilan menjadi delapan unit. Sektor dinas mengalami perampingan paling signifikan, yakni dari 24 menjadi hanya 18 unit.
Sementara itu, jumlah biro di lingkungan Sekretariat Daerah juga dipangkas dari sembilan menjadi delapan unit.
“Perubahan struktur ini dilakukan dengan menggabungkan urusan pemerintahan yang memiliki karakteristik serupa dan saling terkait,” kata Richard.
Ia menambahkan, penggabungan ini tetap mematuhi regulasi nasional yang membatasi maksimal tiga urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah.
DPRD berharap transformasi birokrasi ini menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Meski struktur organisasi menjadi lebih ramping, Richard menjamin kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama sembari mengoptimalkan sisa ruang fiskal yang tersedia.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
