Hadiri Dialog Moderasi Beragama, Gubernur Maluku Sebut Jaga Kehidupan Horizontal Antarwarga itu Penting

potretmaluku.id – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri dialog publik bertajuk “Moderasi Beragama Sebagai Fondasi Harmoni Antar Umat Beragama di Maluku” yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA Maluku) di New Baileo Cafe, Ambon, Jumat, (27/2/ 2026).

Tak hanya Gubernur Maluku, Dialog publik itu juga melibatkan narasumber dari kalangan akademisi lintas kampus, dan juga tokoh politik. Kegiatan itu juga dihadiri para aktivis dan generasi muda maluku.

Ketua DPW Gema Mathla’ul Anwar Maluku, Bansa Hadi Sella menegaskan, dialog tersebut tidak sekadar seremoni. Sebab, moderasi beragama bukan slogan, tapi kebutuhan riil Maluku.

“Kita punya pengalaman pahit di tahun 1999. Untuk itu, jangan ada lagi ruang bagi narasi perpecahan,” ungkap Sella.

Kata dia, generasi muda Mathla’ul Anwar ingin memastikan ruang-ruang dialog terus hidup agar kohesi sosial tidak hanya menjadi jargon pemerintah, melainkan praktik keseharian warga.

Gubernur Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi atas dilaksanakannya dialog terkait moderasi beragama itu. Gerakan-gerakan civil society menyangkut perdamaian harus terus digaungkan.

Menurutnya, kemajemukan Maluku adalah anugerah sekaligus keniscayaan yang harus dijaga secara serius. Ia menegaskan pentingnya menjaga kehidupan horizontal antarwarga sebagai fondasi stabilitas daerah.

“Menjaga Maluku tetap damai merupakan bagian dari misi Sapta Cita Lawamena, khususnya dalam menjaga dan merawat kohesi sosial,” ujar gubernur.

Dia juga menyebut, stabilitas keamanan menjadi salah satu syarat utama masuknya investasi di daerah. Konflik komunal akan menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Gubernur juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mendukung aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam menjaga keragaman dan kedamaian di tengah masyarakat.

Soal dinamika informasi, lanjut gubernur pentingnya menjaga etika jurnalisme di era digital, agar tidak terjebak pada isu hoaks atau framing negatif yang tidak berdasar, seperti tudingan anti-Islam yang dialamatkan kepadanya.

“Saya tidak anti kritik. Saya menerima masukan, namun kritik harus berbasis data, fakta, konfirmasi, dan verifikasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Politisi PPP Maluku, Rovik Akbar Afifudin menyoroti peran generasi muda dalam ruang publik. Dia menegaskan, pemuda memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Menurut Rovik, peran generasi muda tidak hanya sebagai konsumen informasi. “Apabila ada pihak yang membangun kembali narasi perpecahan, maka pihak tersebut sedang mundur ke belakang, bukan maju ke depan,” cetus Rovik.

Dia mengatakan, setiap pemuda bertanggung jawab meninggalkan legacy bagi generasi berikutnya. “Harmoni dan persatuan harus menjadi warisan utama generasi saat ini,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Akademisi UIN A.M. Sangadji Ambon, Dr. M. Asrul Pattimahu, MA yang juga hadir sebagai narasumber menyampaikan, keragaman adalah realitas yang tak terhindarkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang penciptaan manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal.

Kata Asrul, tidak ada peradaban yang dibangun dalam komunitas homogen. Pengetahuan justru tumbuh dalam masyarakat plural karena adanya perjumpaan antarbangsa dan pertukaran budaya.

Dia mencontohkan praktik keagamaan Islam di Maluku sebagai refleksi akulturasi peradaban: baju koko berakar dari budaya Tiongkok, gamis dari Arab, jas dari Eropa, dan sarung dari Nusantara.

“Identitas keagamaan di Maluku terbentuk melalui interaksi lintas budaya,” imbuhnya.

Kata dia, manusia hidup dalam dunia tafsir. Yang sering dibela bukan agamanya secara murni, melainkan tafsir-tafsir atas agama tersebut.

Menyinggung fragmentasi sosial pasca konflik 1999, Asrul mengakui bahwa, sebelum konflik itu masyarakat hidup berdampingan dalam satu kompleks antara basudara Muslim dan Kristen. Namum setelah konflik, terjadi pemisahan sosial berbasis identitas agama.

Menyoroti dinamika media sosial, kata Asrul, ruang digital kerap gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fenomena post-truth membuat kebenaran diukur dari seberapa banyak informasi dibagikan, bukan dari validitasnya.

“Memperbanyak perjumpaan langsung, intensitas pertemuan antarwarga justru akan mendorong pertukaran informasi dan memperkecil prasangka,” katanya.

Sementara itu, Pdt. Grace S. Surwuy, S.Pd.K, salah satu akademisi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat harmoni sosial.

Ambil misal, praktik konkret di dunia pendidikan, di mana terdapat doktor dan tokoh-tokoh Islam yang menyelesaikan pendidikan di UKIM, Itu menjadi jembatan relasi lintas iman yang nyata.

“Kolaborasi lintas institusi dan lintas agama adalah fondasi membangun harmoni yang indah dan berkelanjutan di Maluku,” cetus Surwuy. (SAH)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi