Mangente Kampus Soroti Tantangan Demokrasi Inklusif di Maluku
potretmaluku.id – Ruang partisipasi perempuan dan generasi muda dalam demokrasi di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan, baik soal literasi politik, integritas, dan relasi kuasa.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Mangente Kampus bertajuk “Perempuan voor Demokrasi Inklusif: Menguatkan Partisipasi Menuju Pemilu 2029” yang digelar Bawaslu Provinsi Maluku bersama Alumni Perempuan Cipayung Plus Kota Ambon di Politeknik Negeri Ambon, Rabu (21/1/2026).
Diskusi yang dipandu Fauziah A. Ngabalin dari Alumni Perempuan Cipayung Kota Ambon itu menghadirkan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Astuti Usman sebagai keynote speaker, Komisioner Bawaslu Kota Ambon Reinaldo CH. Pattisina, dan Alumni SKPP Nasional Mega Lina sebagai narasumber.
Dalam pengantarnya, Fauziah Ngabalin menyampaikan, isu perempuan dan demokrasi inklusif kerap dibicarakan di ruang formal, namun belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan.
“Kita ingin bicara jujur apa yang sudah berjalan, apa yang masih timpang, dan apa yang bisa kita dorong bersama menuju Pemilu 2029,” ujar Fauziah.
Diskusi diawali dengan pertanyaan reflektif kepada narasumber untuk memberi rating kondisi demokrasi Maluku.
Komisioner Bawaslu Maluku, Astuti Usman pada kesempatan itu memaparkam kondisi demokrasi Maluku dan tantangan struktural yang masih membatasi ruang partisipasi publik, khususnya bagi perempuan dan anak muda.
Astuti menekankan pentingnya kampus sebagai ruang pembelajaran demokrasi dan penguatan nilai pengawasan yang berintegritas, serta pentingnya integritas dalam kehidupan demokrasi.
“Kalau ingin sukses, maka jaga integritas. Demokrasi hanya akan kuat jika dijalankan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab,” tegas Astuti.
Komisoner Bawaslu Kota Ambon, Reinaldo CH. Pattisina menilai demokrasi Maluku berada di angka 4, dengan alasan masih maraknya praktik politik transaksional dan rendahnya ketertarikan sebagian generasi muda terhadap politik.
“Buta yang paling berbahaya adalah buta politik,” ujar Reinaldo, mengutip pemikiran seorang sastrawan Jerman.
Sementara itu, Mega Lina memberi nilai 6 dari 10, dengan catatan bahwa ruang partisipasi sudah mulai terbuka, termasuk bagi perempuan, namun kualitas partisipasi dan literasi politik masih perlu diperkuat.
Diskusi semakin hidup peserta dari kalangan mahasiswa begitu antusias menyampaikan pandangan kritis. Tak hanya sial isu integritas pemilu, praktik politik uang, hingga peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga di soroti.
Diketahui, forum Mangente Kampus yang merupakan kolaborasi antara Bawaslu dan Alumni Perempuan Cipayung Kota Ambon itu telah berjalan rutin setiap bulan, sebagai ruang literasi dan edukasi politik.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran politik kritis mahasiswa dan generasi muda Maluku terus tumbuh dan berkontribusi pada penguatan demokrasi yang inklusif menuju Pemilu 2029. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
