Tolak Keterlibatan Eti di Petuanan Tala Batai, Warga Kaibobo Dukung Pembangunan Batalyon TNI
potretmaluku.id – Warga Negeri (Desa) Kaibobo, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama pemerintah desa setempat menyatakan sikap mendukung pembangunan Batalyon TNI Kodam XV/Pattimura.
Mereka juga menolak dengan tegas keterlibatan negeri Eti dalam proses pembebasan lahan pembangunan Pos TNI tersebut.
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD/Saniri) Negeri Kaibobo, Margaretha Seipattiratu mengungkapkan, lokasi rencana pembangunan batalyon TNI itu berada di wilayah hukum adat Negeri Kaibobo.
Lokasi tersebut merupakan wilayah petuanan Negeri Kaibobo. Untuk itu, masyarakat adat Negeri Kaibobo tidak terima jika pembangunan pos TNI itu dilakukan atas persetujuan dari Desa Eti dan Desa Waisamu.
Mereka menilai, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat Negeri Kaibobo.
“Prinsipnya, kami mendukung rencana pembangunan batalyon TNI di situ. Tapi kita tidak setuju pembangunan itu harus lebih dulu mendapat persetujuan dari Desa Eti dan Waisamu, itu tidak bisa karena itu hak ulayat masyarakat adat Kaibobo,” tegas Seipattiratu, Jumat (26/9/2025).
Seipattiratu menjelaskan, aksi pemblokiran jalan dilakukan warga pada Kamis (25/9/2025) kemarin, merupakan bentuk protes terhadap pelanggaran atas hak ulayat masyarakat adat Negeri Kaibobo.
Kata dia, warga marah dan memblokir akses jalan tersebut lantaran tidak menerima tanah petuanan adat Negeri Kaibobo diklaim dan dikuasai desa lain oleh pihak lain untuk dijadikan lokasi pembangunan batalyon TNI tanpa persetujuan dari masyarakat adat dan Pemerintah Negeri Kaibobo.
“Ini soal hak ulayat masyarakat adat Negeri Kaibobo. Makanya kita marah sekali dan kita lakukan tindakan pemalangan jalan kemarin. Kami tidak menolak pembangunan Pos TNI. Tapi kami menolak keterlibatan desa lain yang ingin menguasai petuanan kami untuk kepentingan apapun,”tegas Seipattiratu.
Sebelumnya, di hadapan Bupati SBB Asri Arman, Wellem Matinohoruw dan TNI/Polri, salah satu tokoh adat Negeri Kaibobo menyampaikan sikap penolakan atas keterlibatan Desa Ety diatas petuanan yang akan dijadikan pembangunan Pos TNI tersebut.
Kata dia, masyarakat Negeri Kaibobo selama ini tidak pernah menunjukan sikap seperti ini. Namun karena masalah tersebut berkaitan langsung dengan hak ulayat Negeri Kaibobo, maka tidak heran jika masyarakat bertindak.
“Karena ini kami punya tanah bukan orang lain punya tanah. Kami tidak sengaja untuk berdebat. Tapi kami berbicara kepada pak bupati bahwa, kami menjunjung tinggi asrama Batalyon, kami tidak menolak. Tetapi hak adalah hak orang kaibobo, hak adat,”tegas Mattinahoruw dalam aksi, Kamis kemarin.
Ia menduga, selama ini kalau Desa Eti telah mempermainkan Negeri Kaibobo dengan mempropokasi negeri Waesamu, Nuruwe, Kamal, dan Waisarissa terkait hak ulayat di tanah Talabatai yang dikuasai oleh Negeri Kaibobo.
“Selama ini, kita tenang bapak. Karena kita tahu, kita semua bagian dari satu tali pusa Nusaina. Sekarang kita menuntut hak kita,”kata dia.
Dia menuturkan, tanah tersebut adalah tanah Tala Batai, bukan Eti Batai yang dikuasai oleh Inama Tahisane Poput Samale (Negeri Kaibobo). Sehingga sebagai ketua adat di Negeri Kaibobo, Mattinahoruw menegaskan bahwa Eti tidak berhak menandatangani segalah bentuk apapun di Batang Air Tala.
Tanah yang dipersoalkan tersebut itu adalah hak ulayat Tala Batai yang dikuasasi oleh negeri Kaibobo, bukan Eti Batai.
“Karena yang punya hak adalah Inama Tahisane Poput Samal, Inama Salebubui (Kairatu), Inama Tunisiaalete Salimetene (Latu/Hualoy), Inama Saliuei (Watui), Inama Pesihalule (Elpaputi), Angkota (Lohiatala), dan Ma’Ueng (Hatusua),” jelasnya.
Dia juga membantah informasi terkait masyarakat Negeri Kaibobo menolak pembangunan Batalyon TNI di petuanan tersebut. Menurutnya, informasi itu tidak benar dan berifat provokatif.
“Kami menjunjung kewibawaan TNI, kami mendukung. Kami tidak menolak. Jadi isu soal kita menolak itu adalah tidak benar. Kita hanya menolak keterlibatan Desa Eti,”tegas Mattinahoruw. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
