Ketua DPRD Maluku Ajak Tinggalkan Konflik Internal, Fokus Layani Rakyat
potretmaluku.id – Momentum peringatan HUT ke-80 Provinsi Maluku masih menyisakan kesan mendalam bagi para pemangku kepentingan. Suasana reflektif pasca-perayaan ini dimanfaatkan para tokoh untuk menyampaikan pesan-pesan strategis tentang arah pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, tampak masih dalam suasana kontemplatif ketika menyampaikan pandangannya usai rapat paripurna peringatan HUT provinsi. Di Gedung DPRD Maluku pada Selasa (19/8/2025), ia terlihat serius ketika membahas tantangan dan peluang yang dihadapi daerah kepulauan ini.
Pengalaman panjang Watubun dalam dunia politik dan legislatif memberikan perspektif unik tentang dinamika pembangunan di Maluku. Sebagai ketua DPRD, ia memiliki pandangan komprehensif tentang koordinasi antar-lembaga dan stakeholder dalam mendorong kemajuan daerah.
Benhur menegaskan pentingnya soliditas antara pemerintah, rakyat, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung program pembangunan di Maluku. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan implementasi berbagai program pembangunan.
“Secara vertikal pemerintah dan rakyat, secara horizontal antar sesama rakyat maupun pemangku kepentingan, semua kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita dalam satu barisan mendukung pemerintahan ini untuk mewujudkan visi misinya,” kata Watubun dengan penuh keyakinan.
Konsep soliditas yang disampaikan Watubun mencakup dua dimensi yang sama pentingnya. Soliditas vertikal mengacu pada hubungan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, sementara soliditas horizontal merujuk pada koordinasi antar-sesama pemangku kepentingan di level yang sama.
Pendekatan dua dimensi ini menunjukkan pemahaman yang matang tentang kompleksitas governance di wilayah kepulauan seperti Maluku. Koordinasi yang efektif membutuhkan sinkronisasi baik secara hierarkis maupun lateral.
Watubun juga secara tegas mengajak semua pihak untuk meninggalkan konflik internal dan fokus bekerja bagi masyarakat. Seruan ini tampaknya dilatarbelakangi oleh pengamatan terhadap dinamika politik lokal yang terkadang kontraproduktif.
“Rakyat menunggu kita bekerja. Maluku itu hanya satu, solid. Kalau kita solid maka kita kuat, dan kalau kita kuat maka pelayanan publik serta birokrasi bisa berjalan baik untuk kepentingan rakyat,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan ini mengandung pesan moral yang kuat tentang prioritas kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sektoral. Watubun tampaknya ingin menekankan bahwa konflik internal hanya akan menghambat pelayanan publik yang optimal.
Penekanan pada kekuatan yang lahir dari soliditas juga menunjukkan pemahaman tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan. Masyarakat yang solid akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Terkait tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, termasuk rencana pembangunan bendungan, Benhur menyebut hal itu merupakan keputusan pemerintah pusat yang patut didukung. Sikap supportif ini menunjukkan kesadaran tentang pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, Watubun juga menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus memastikan skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan terhadap proyek nasional tidak boleh mengabaikan kebutuhan riil masyarakat lokal.
Pendekatan yang seimbang ini mencerminkan kematangan politik dalam mengelola kepentingan nasional dan lokal. PSN memang penting untuk pembangunan jangka panjang, tetapi kebutuhan mendesak masyarakat juga tidak boleh terabaikan.
Watubun menekankan pentingnya mengklasifikasi program pembangunan berdasarkan skala waktu dan prioritas. Ia secara khusus menyoroti kebutuhan jangka pendek yang harus segera dipenuhi untuk menjaga stabilitas sosial.
“Kita harus pastikan mana program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Yang jangka pendek itu kebutuhan rakyat yang harus segera terpenuhi, seperti sandang, pangan, papan, harga murah, dan pelayanan yang tepat,” tegasnya.
Penekanan pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan menunjukkan kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat. Di tengah berbagai proyek pembangunan besar, kebutuhan mendasar masyarakat tidak boleh terabaikan.
Watubun juga menyebut pentingnya menjaga stabilitas harga dan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Tanpa stabilitas dalam hal-hal mendasar ini, program pembangunan jangka panjang akan sulit mendapat dukungan masyarakat.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
