Ketua Komisi IV DPRD Maluku: Distribusi Guru di Daerah 3T Masih Timpang

potretmaluku.id – Dinamika pendidikan di wilayah kepulauan kembali menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pengambil kebijakan. Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, tampak serius ketika membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di daerahnya.

Dalam wawancara pada Kamis (24/7/2025), politikus yang dikenal vokal dalam isu pendidikan ini menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dinilai masih jauh dari ideal. Pengalamannya dalam mengawasi sektor pendidikan selama bertahun-tahun memberikan perspektif mendalam tentang kompleksitas permasalahan yang ada.

Saoda mengakui bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan unik dalam penyelenggaraan pendidikan. Geografis yang terdiri dari puluhan pulau dengan jarak tempuh yang jauh membuat distribusi sumber daya pendidikan menjadi persoalan yang kompleks.

Pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan tajam setelah fakta-fakta mengejutkan terungkap. Saoda menegaskan bahwa distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat timpang dan membutuhkan penanganan serius.

“Kita menghadapi persoalan serius. Banyak sekolah di daerah 3T tidak memiliki kepala sekolah, apalagi guru yang bersedia mengabdi di sana,” ungkap Saoda dengan nada prihatin.

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas. Wilayah 3T yang seharusnya mendapat perhatian khusus justru mengalami kekurangan tenaga pendidik yang akut. Tidak sedikit sekolah yang harus beroperasi tanpa kepemimpinan yang jelas karena tidak ada kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di sana.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun formula baru guna mendorong pemerataan penempatan kepala sekolah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, Saoda menekankan bahwa langkah regulasi saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang konkret.

Saoda melihat bahwa persoalan distribusi guru bukan hanya masalah kebijakan, tetapi juga terkait dengan aspek motivasi dan penghargaan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif yang layak sebagai bentuk apresiasi bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil.

“Jangan hanya berhenti di regulasi. Harus ada insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Itu akan menjadi pemicu semangat dan loyalitas,” tegasnya.

Pandangan ini cukup realistis mengingat tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi guru di wilayah 3T. Selain jarak yang jauh dari keluarga, mereka juga harus menghadapi keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas yang minim.

Insentif yang layak bukan hanya berbentuk financial, tetapi juga could include tunjangan khusus, fasilitas tempat tinggal, dan jenjang karier yang jelas. Langkah-langkah seperti ini diharapkan dapat menarik lebih banyak guru untuk bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Salah satu kritik tajam Saoda adalah terhadap fenomena maraknya pendirian sekolah baru tanpa kajian dan perencanaan yang matang. Ia menyebut kondisi ini justru memperparah kesenjangan distribusi guru dan tidak menyelesaikan masalah mendasar.

“Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur, satu desa bisa punya satu SMA. Bayangkan jika ada 10 desa, maka akan ada 10 SMA yang semuanya butuh guru. Ini bukan solusi, malah menambah beban distribusi tenaga pendidik,” kritiknya.

Observasi ini menunjukkan adanya problem dalam perencanaan pendidikan di tingkat daerah. Pembukaan sekolah yang tidak terkoordinasi dengan baik justru menciptakan masalah baru dalam hal kebutuhan tenaga pendidik dan efisiensi anggaran.

Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah dengan jumlah siswa minim digabungkan demi efisiensi dan peningkatan kualitas pendidikan. Gagasan ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan konsep Sekolah Rakyat yang terintegrasi.

“Dengan konsep ini, kita bisa menghindari pembukaan sekolah baru yang tidak terukur dan justru memperkuat kualitas pendidikan secara merata,” jelasnya.

Saoda juga tidak luput mengkritik kualitas lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah. Menurutnya, banyak lulusan SMK, terutama jurusan pertanian, belum siap terjun ke dunia kerja dan tidak memberikan dampak nyata bagi sektor produktif desa.

“Harus ada evaluasi kurikulum dan peningkatan pembinaan keahlian. Jangan sampai lulusan SMK hanya sekadar memiliki ijazah tanpa kompetensi,” ujarnya.

Kritik ini cukup mendasar mengingat SMK seharusnya menjadi gerbang bagi siswa untuk langsung memasuki dunia kerja. Jika lulusan SMK tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri atau sektor produktif, maka fungsi utama SMK tidak tercapai.

Sebagai solusi konkret, Saoda mendukung rencana rotasi guru dari sekolah di kota ke desa sebagai langkah pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari pembicaraan serius di internal Komisi IV DPRD Maluku.

“Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Ini soal keadilan dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Dukungan terhadap rotasi guru ini menunjukkan komitmen serius untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Melalui sistem rotasi yang terstruktur, diharapkan guru-guru berpengalaman di kota dapat berbagi ilmu dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa.

Program rotasi ini tentunya harus dibarengi dengan sistem insentif dan dukungan logistik yang memadai agar dapat berjalan efektif dan sustainable dalam jangka panjang.(TIA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi