Maluku lagi-lagi masuk berita. Kali ini bukan karena musik, rempah, atau keelokan lautnya, tapi karena api yang melahap kantor desa dan puluhan rumah di Negeri Hunuth, Kota Ambon. Ironis, sebab bara itu bermula dari hal yang sepele: tawuran pelajar.
Kita mungkin bisa menertawakan kebodohan kolektif semacam ini, seorang anak ditikam, lalu satu kampung terbakar, jika saja tidak ada nyawa yang melayang dan ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Hunuth bukan sekadar cerita soal remaja beringas yang gagal mengelola testosteron. Ia adalah alarm keras bahwa Maluku, dengan segala pengalaman pahitnya di masa lalu, ternyata masih rapuh.
Pertanyaan yang menggantung: mengapa provinsi yang konon sudah kenyang dengan teori manajemen konflik, resolusi konflik, bahkan transformasi konflik, masih gagap menghadapi satu tawuran sekolah?
Maluku: Dari Tragedi Jadi Laboratorium
Mari kita mundur ke tahun 1999. Tragedi kemanusiaan yang pecah di Maluku saat itu menjadikannya semacam “laboratorium konflik” paling sibuk di Indonesia. Akademisi, LSM, lembaga internasional, hingga pemerintah pusat berbondong-bondong datang, mencoba meramu resep damai.
Konflik sosial yang pernah melanda Maluku, khususnya di Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, memang meninggalkan luka mendalam sekaligus pelajaran berharga. Dari pengalaman itu, muncul kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga menumbuhkan perdamaian dan kohesi sosial.
Lantaran itu, kemudian kita mendengar nama Peace Through Development (PTD) di Pemerintah Provinsi Maluku bersama United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB.
PTD berangkat dari pemahaman bahwa perdamaian tidak dapat dicapai semata-mata melalui perjanjian atau rekonsiliasi politik. Perdamaian berkelanjutan justru dibangun melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif, dengan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, serta ruang partisipasi yang setara.
Saya ingat persis, ketika masih aktif menjadi stringer untuk Kantor Berita Foto Antara pada April 2015, saya mengabadikan sebuah seminar bertajuk Demokrasi dan Pembangunan Perdamaian di Ambon. Saat itu, Direktur Eksekutif The Habibie Centre, Rohimah, menyebutkan berdasarkan kajian lembaganya bahwa Maluku adalah sebuah laboratorium besar bagi pembangunan perdamaian di Indonesia, karena selalu memberikan pembelajaran tentang keberhasilan proses pembangunan perdamaian.
Dalam konteks Indonesia, UNDP pernah memainkan peran penting di Maluku, khususnya melalui program-program pemulihan pascakonflik. UNDP menekankan pendekatan pembangunan berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas lembaga lokal. Semua itu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kepercayaan antar kelompok, sekaligus membangun tata kelola lokal yang lebih transparan.
Yang menarik, konsep PTD ini menemukan jembatannya dalam kearifan lokal Maluku, terutama filosofi “Orang Basudara”. Nilai persaudaraan ini melampaui perbedaan agama maupun etnis, dan saat dipadukan dalam dunia pendidikan, melahirkan gagasan Pendidikan Orang Basudara, sebuah upaya menanamkan toleransi, solidaritas, dan empati sejak dini.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
