Gagasan Pendidikan Orang Basudara itu kemudian diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Pendidikan Orang Basudara yang diimplementasikan pada sejumlah Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon, bekerja sama dengan Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM). Bisa dibilang ini menjadi alternatif muatan lokal untuk mengembangkan “Budaya Damai”. Sayangnya, sejauh ingatan saya, kurikulum muatan lokal ini hanya berjalan beberapa tahun, kemudian menghilang tanpa jejak.
Dengan modal dokumentasi dan pengakuan seperti itu, mestinya Maluku sudah punya gudang solusi untuk mengantisipasi percikan kecil sebelum meledak. Kalau laboratorium perdamaian ini benar-benar dijalankan, kasus Hunuth seharusnya bisa dikelola lebih cepat daripada aparat menyalakan gas air mata.
Tapi rupanya, Maluku punya keahlian lain: menyimpan resep damai dalam rak tebal laporan penelitian atau publikasi-publikasi ilmiah, bukan dalam praktik kebijakan sehari-hari.
Hunuth dan Kegagapan yang Berulang
Dalam kasus Hunuth, proses hukumnya jelas harus berjalan. Tidak boleh ada impunitas. Namun, lebih dari itu, kita harus berani jujur: pemerintah daerah tampak malas mengintegrasikan “bina damai” ke dalam pembangunan. Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kata “perdamaian” sering hanya numpang lewat, kalah pamor dari “pertumbuhan ekonomi” atau “investasi strategis.”
Padahal, bukankah menjaga damai itu juga investasi? Apa artinya pertumbuhan ekonomi jika sewaktu-waktu bisa luluh lantak hanya karena amarah remaja yang salah arah?
Sindiran ini terutama untuk para perencana pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Maluku jangan hanya menjual hasil laut, musik, dan mineral. Mengapa tidak menjadikan “laboratorium damai” sebagai produk unggulan? Dunia sudah melihat Maluku sebagai rujukan studi konflik; tinggal bagaimana pemerintah punya kemauan politik untuk menjadikannya identitas strategis.
Belajar Serius dari Masa Lalu
Yang lebih getir, generasi baru di Maluku sebagian besar hanya mengenal konflik 1999 sebagai cerita nostalgia yang diwariskan dengan nada dendam. Mereka tidak tahu bagaimana pahitnya hidup dalam blokade, bagaimana susahnya sekolah di tengah rasa takut. Mereka hanya mewarisi benci, tanpa merasakan penderitaan. Itulah sebabnya satu tusukan pisau di SMK bisa dengan cepat bertransformasi jadi kebakaran massal.
Inilah momen yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa damai itu bukan status permanen, tapi proses yang mesti dirawat setiap hari. Pemerintah harus serius memasukkannya dalam strategi pembangunan, bukan sekadar jargon di spanduk hari perdamaian.
Hunuth sudah memberi pelajaran mahal. Pertanyaannya kini: apakah Maluku akan kembali menaruh resep damai di rak arsip, atau mulai menggunakannya sebagai fondasi pembangunan? Apakah kita akan terus menunggu sampai tragedi berikutnya mengingatkan, atau berani menjadikan “laboratorium damai” sebagai identitas utama Maluku?
Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan, yang lebih berbahaya dari api adalah lupa cara mencegahnya.(Embong Salampessy)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
