potretmaluku.id – Harga beras di pasar global mengalami penurunan signifikan dibawah US$ 400 per ton. Namun, di tengah tren penurunan harga beras dunia itu, masyarakat Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit, karena harga beras dalam negeri justru terus merangkak naik.
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan, hal itu bukan semata akibat faktor global, tetapi lebih pada lemahnya tata kelola pangan nasional.
Berdasarkan data FAO dan Bank Dunia, harga beras dunia pada April 2025 berada di kisaran USD 343-415 per metrik ton, atau sekitar Rp5,5 juta hingga Rp6,6 juta per ton dengan kurs Rp16.000/USD.
Harga ini menunjukkan penurunan hingga 22% dibandingkan tahun lalu. Penurunan harga itu disebabkan oleh membaiknya produksi global, dibukanya kembali ekspor oleh India, dan melemahnya permintaan dari negara-negara importir besar, termasuk Indonesia.
“Ini ironis. Saat harga dunia turun karena kelebihan pasokan, harga beras di dalam negeri justru melonjak. Ini membuktikan ketidak sinkron antara dinamika global dan sistem distribusi pangan nasional kita,”ujar Saadiah, Jumat kemarin.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab lonjakan harga domestik, mulai dari lemahnya pengendalian rantai distribusi, keterlambatan penyerapan panen petani oleh Bulog, hingga belum maksimalnya cadangan beras pemerintah (CBP) dalam meredam gejolak harga di pasar.
“Harus perbaiki tata kelola pangan nasional. Kalau harga gabah petani masih rendah, tapi harga beras konsumen mahal, maka jelas yang diuntungkan adalah tengkulak dan spekulan,”pungkasnya.
Menurutnya, ketidak sesuaian antara harga global dan kondisi pasar domestik itu semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, negara harusnya hadir untuk menyeimbangkan, bukan justru membiarkan disparitas harga ini terus melebar.
Srikandi asal Dapil Maluku itu mendesak pemerintah segera evaluasi strategi stabilisasi harga pangan, mempercepat serapan beras petani lokal, dan memastikan bahwa kebijakan penghentian impor tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.
“Jangan sampai narasi swasembada malah menutupi kegagalan dalam menjamin harga wajar bagi rakyat. Kita perlu reformasi tata kelola pangan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang menimbulkan euforia sesaat,”ujar Saadiah. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
