129 Formasi PPPK Ambon Kosong, Laturiuw : Harusnya Dikoordinasikan Sejak Awal
potretmaluku.id – Kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Ambon yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 2.144 formasi belum semuanya terisi.
Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kota Ambon menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Ambon, Kamis (10/7/2025).
Anggota Komisi II, Christianto Laturiuw kepada potretmaluku.id mengungkapkan, dari total kuota formasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus), 393 diantaranya adalah formasi di bidang pendidikan.
Dari 393 formasi pendidikan, 222 yang lulus seleksi. Sementara 129 formasi lainnya tidak terisi alias kosong. Itu diketahui setelah komisi II melakukan kroscek data kelulusan dalam rapat dengan Badan Kepegawaian.
“Memang pendaftar banyak, tapi bukan mendaftar pada formasi yang tersedia. Misalnya untuk guru SD formasinya 120an, tapi pendaftarnya mencapai 200 lebih. Sementara kuota untuk bimbingan konseling itu sangat besar, tapi pendaftarnya cuma 8 orang,”ujar Laturiuw.
Kata dia, harusnya pada saat pendaftaran ditutup, BKSDM Kota Ambon berkoordinasi dengan Pempus supaya formasi yang banyak pendaftar itu digeser ke formasi yang minim peminatnya sebelum tes PPPK itu berlangsung.
Karena ada formasi yang kuotanya banyak tapi peminatnya sedikit. Bahkan pada bagian lain itu kuotanya 24, tapi tidak ada pendaftarnya.
“Maksud kami, harusnya dikoordinasikan sejak awal dengan Pempus, supaya pendaftar yang banyak itu separuhnya digeser dulu ke bagian yang kuotanya kosong, supaya kuota yang diberikan itu semuanya terisi,”pungkasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti menyoroti 151 calon tenaga PPPK yang tidak lulus, serta 77 tenaga kontrak dengan masa kerja kurang dari dua tahun tapi statusnya belum jelas.
Menurutnya, masalah tersebut harus diselesaikan oleh pemkot, terutama sial dengan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini harus segera diselesaikan, karena berkaitan dengan anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Perubahan,”tandas Laturiuw. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
