Maluku Tenggara

WTP 10 Kali Berturut-Turut, Maluku Tenggara Jadi Contoh Tata Kelola Keuangan

potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Ini menjadi capaian ke-10 secara berturut-turut yang diperoleh pemerintah daerah tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan oleh BPK RI kepada Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, dan Ketua DPRD Maluku Tenggara dalam sebuah seremoni di kantor BPK RI Perwakilan Maluku pada Rabu, 27 Mei 2025.

Ketua BPK RI, Hary Haryanto, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan sebagai pernyataan profesional terhadap kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Pemeriksaan, kata dia, dilakukan dengan dua pendekatan utama dan berlangsung selama 60 hari kerja.

“Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria: kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kelengkapan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan,” ujar Haryanto dalam sambutannya.

Menurut dia, tim auditor sempat menemukan sejumlah persoalan dalam dokumen yang diperiksa. Namun, temuan-temuan tersebut dinilai tidak material dan tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan.

Bupati Thaher Hanubun menyambut baik capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintahan. Namun, ia juga mengingatkan agar temuan BPK segera ditindaklanjuti.

“Alhamdulillah, untuk ke-10 kali berturut-turut kita meraih WTP. Tapi ini bukan akhir, kita harus bekerja lebih baik lagi agar hasilnya makin maksimal,” ujarnya.

Ia katakan, rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti, termasuk bila ada pengembalian dana ke kas negara,” kata Thaher.

Opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Raihan ini menandai konsistensi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(TIA)

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button