Amboina

Wattimena Bicara Pencegahan Korupsi Lewat Peningkatan PAD di Road To Hakordia

potretmaluku.id – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hadiri pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) wilayah timur Indonesia Tahun 2023 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/11/2023)

Dalam kegiatan itu, Wattimena mempresentasikan best practice atau praktik terbaik tentang pencegahan korupsi yang dilakukan lewat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia berharap, dengan upaya tersebut, pemerintah lebih optimal lagi dalam pengelolaan PAD. “Tadi saya jelaskan upaya memanfaatkan tekhnologi informasi inovasi yang dilakukan Pemkot Ambon, yang secara langsung meningkatkan PAD,” ujar Wattimena.

Kata dia, upaya membangun integritas ASN serta seluruh penyelanggara negara supaya taat patuh dalam dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai aturan yang berlaku dan menjauhkan diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus dilakukan, termasuk dalam mengikuti kegiatan seperti ini.

“Rangkaian Hakordia oleh KPK RI, mengajak kita semua sebagai penyelengara negara untuk berperilaku, berintegritas, dan mendasari semua kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya disitu,” jelasnya.

Menurutnya, Road to Hakordia tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia merupakan rangakaian dari peringatan Hakordia yang akan digelar 9 Desember 2023 mendatang.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo menyebut, rangkaian kegiatan Road to Hakordia di Papua dimulai dengan sejumlah event, diantaranya talkshow, fun walk, sosialisasi, dan diskusi media.

“Puncak Road to Hakordia itu pada 14 dan 15 November. Pada dua hari ini akan digelar seminar untuk menguatkan komitmen dan sinergi untuk berantas korupsi,” kata Budi Waluyo.

Dikatakan, kegiatan tersebut dihadiri oleh 115 Pemda dari 11 Provinsi di wilayah Timur Indonesia. Termasuk dari unsur DPRD, Kepala Daerah, dan perwakilan OPD terkait.

“Kegiatan ini juga mengundang 12 kementerian dan lembaga serta unsur Forkopimda Papua. Termasuk dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BUMN/BUMD,” tandasnya. (HAS)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button