potretmaluku.id – Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mendorong penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk memilih.
Hal itu disampaikan saat diwawancarai usai memberikan materi dalam sosialisasi pemahaman kepemiluan kepada kaum disabilitas dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu 2024 di Kota Ambon, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, dalam tugas pengawasan, Bawaslu tidak hanya terkait dengan pelanggaran kepemiluan saja, namun pemenuhan hak kaum difabel juga harus dipastikan tersedia.
“Saya kira salah satu urgensi Bawaslu ini kan itu sebetulnya. Karena pemenuhan hak dan akses terhadap kelompok disabilitas itu masih problem besar dalam penduduk kita,” kata Simampow.
Dia mengaku, sejak terlibat dalam Pemilu 2004, sampai sekarang itu tidak pernah ada pemenuhannya secara penuh, terlebih lagi menjangkau seluruh jenis dan karakteristik kelompok disabilitas.
Untuk itu, penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus didorong untuk punya sens lebih kuat tentang problem kelompok disabilitas, dan karakteristik jenis disabilitasnya untuk difasilitasi.
“Pengalaman saya karena menuntut sejak lama, itu juga susah terpenuhi karena keterbatasan KPU dalam memfasilitasi,” terangnya.
Tak hanya itu, Simampow juga mendorong agar kaum difabel diberikan fasilitas khusus dalam rangka pemenuhan hak pada Pemilu nanti sesuai tingkat keterbatasan difabel.
Misalnya, kalau di hari ‘H’ itu ada kelompok disabilitas yang meminta difasilitasi untuk memilih dari rumah, itu harus dipenuhi.
“Jadi KPPS bisa membawa surat suara sesuai dengan jumlah yang membutuhkan, kotak suara, kemudian pengawas TPS dan saksi partai juga bisa ikut,” tandasnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
