3T: Prioritas atau Pelabelan yang Mengabaikan?
Gaung keprihatinan yang sama bergema dari Rumah Rakyat di Karang Panjang, Ambon. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ketika itu, Samson Atapary, dengan nada tegas namun sarat kepedulian, memaparkan fakta yang tak terbantahkan: Maluku berada di urutan keempat terbawah dalam mutu pendidikan secara nasional.
Di Hari Pendidikan Nasional Mei 2023, perayaan terasa pahit di tengah kenyataan ini. “Ini menjadi keprihatinan bersama,” ucapnya, seolah merangkul seluruh masyarakat Maluku dalam kesedihan yang sama.
Dua akar masalah mencuat: infrastruktur yang memprihatinkan dan kekurangan guru, terutama di wilayah 3T yang terpencil dan terluar.
Gambaran ruang kelas yang reyot, laboratorium yang tak memadai, dan absennya sosok pendidik di pulau-pulau sunyi, melukiskan betapa beratnya perjuangan anak-anak Maluku untuk meraih ilmu.
Saat itu, Atapary menyebut angka fantastis: butuh 1300 guru tambahan untuk sekadar mendekati peningkatan mutu. Ironisnya, kuota P3K yang diharapkan menjadi solusi, hanya terisi sebagian kecil.
“Selama dua hal ini belum terpenuhi, mutu pendidikan kita pasti akan terus di bawah,” ujarnya dengan nada pasrah namun menyimpan bara harapan.
Lebih jauh, ia menyinggung pilunya nasib para guru yang hak-haknya seringkali tertunda, terbelit birokrasi dan data yang tak kunjung valid. “Hak guru harus segera direalisasi,” tuntutnya, menyuarakan keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di garda terdepan pendidikan.
Isu daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) selalu menjadi prioritas. Tapi bagi Lucky Wattimury, anggota Komisi IV DPRD Maluku, kebijakan ini terlalu menyederhanakan masalah. “Pendidikan tidak bisa dipetakan-petakan. Yang di kota pun punya luka yang sama,” katanya lantang, Senin, 3 Maret 2025 lalu.
Ia mencontohkan sekolah-sekolah di Kota Ambon yang masih kekurangan laboratorium, guru berkualitas, bahkan bangunan yang layak. Ketika 60 persen dari APBD Maluku yang hanya Rp 3,3 triliun habis untuk belanja birokrasi dan pembayaran utang, berapa banyak yang benar-benar sampai ke tangan anak-anak seperti Naila?
“Kita butuh kebijakan sistemik dari Gubernur dan Wakil Gubernur agar solusi benar-benar menjawab kondisi di lapangan,” ujar Wattimury.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
