potretmaluku.id – Pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku masih terkendala oleh masalah pembebasan lahan. Hal ini menyebabkan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan mengalami penundaan yang signifikan.
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Maluku, M. Ulwan Talaohu mengaku, masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan jalan dan jembatan di Maluku.
Banyak pemilik lahan yang enggan untuk melepaskan tanah mereka dengan alasan harga ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai.
“Sejumlah pengerjaan proyek yang jadwal penyelesaiannya akhirnya molor tak sesuai rencana awal akibat dari menunggu pembebasan lahan selesai,” kata Talaohu kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).
Dia menyebut masalah lahan menjadi hambatan yang sangat besar bagi Satker PJN Wilayah Maluku dalam mengerjakan sebuah pembangunan infrastruktur.
Kata Talaohu, masyarakat mestinya mendukung program pemerintah dalam pembangunan. Artinya, jika lahan tidak dihibahkan, paling tidak meminta ganti rugi yang sesuai.
“Ada yang minta ganti rugi tinggi. Ada juga yang tidak mengikhlaskan tanah mereka, makanya pengerjaan terhambat,” ungkapnya.
Menurutnya, kendala dalam pembebasan lahan ini tidak hanya mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Maluku, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Kami berharap ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga pembangunan dapat segera dilakukan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” cetusnya.
Kata dia, di Tahun 2022 lalu, sebanyak tiga pembangunan proyek jembatan di Kota Ambon yang dibangun oleh Satker PJN Wilayah Maluku, yakni jembatan di Desa Laha, Desa Halong dan Desa Poka.
“Kami juga harap media dapat mengedukasi masyarakat bahwa yang sudah dilakukan telah sesuai dengan bastek pengerjaan,” harapnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
