potretmaluku.id – Kader PDI Perjuangan, Samson Atapary menilai pernyataan perang Ketua DPW PAN Maluku, menunjukkan dirinya tidak dewasa dalam berpolitik.
Penilaian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini, terkait pernyataan perang dari Wahid Laitupa untuk melawan PDI Perjuangan, gara-gara Samson menduga adanya pertanggungjawaban fiktif oleh Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Maluku atas dana hibah sebesar Rp 2,5 M pada anggaran tahun 2022.
Samson menyesali pernyataan Wahid sebagai Ketua DPW PAN Maluku, yang bahkan sampai menyatakan perang.
“Padahal dalam peryataan saya sama sekali tidak menyebutkan maupun menyingung nama partai apapun,” terang Samson kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Rabu (26/7/2023).
Selama ini, kata Samson, dalam penjelasan mengenai pertanggung jawaban dana hibah pemerintah daerah, kepada Kwarda Pramuka Provinsi Maluku, merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku.
“Kami ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap APBD, apalagi saat ini masih dalam tahap pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2022,” terangnya.
Padahal tambah Samson, hubungan antarpartai baik baik saja. Dirinya berbicara bukan sebagai pengurus PDIP, tetapi kapasitas sebagai Ketua Komisi IV.
“Di dalam APBD ada uang mengalir, yang dikelola oleh Kwarda Pramuka Provinsi Maluku. Dan itulah fungsi kita melakukan pengawasan,” jelasnya.
“Kalau sudah digiring ke hal di luar itu, menurut saya tidak dewasa dalam berpolitik. Apalagi mengacam sampai mengangkat bendera perang sebagainya. Mudah-mudahan ini hanya lontaran emosional yang disampaikan,” pungkasnya.(SM/ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
