Maluku

Rapimwil Pemuda Muhammadiyah Maluku Dinilai Inkonstitusional

potretmaluku.id – PDPM Kabupaten Seram Bagian Timur menilai pelaksanaan Rapat Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, yang digelar Sabtu (19/3/2022) kemarin, oleh beberapa ketua wilayah dan beberapa BPH PWPM merupakan tindakkan pelanggaran konstitusi (AD/ART) Pemuda Muhammadiyah.

Ketua PDPM SBT Mesak Kilwarani menilai, mekanisme dan prosesdur pelaksanaan Rapinwil, yang dipersyarakatan oleh AD/ART dilanggar dalam pelaksanaan RAPINWIL PWPM Maluku tersebut.

“Pertama pelaksanaan Rapinwil PWPM Maluku, tidak pernah dibahas dan diputuskan dalam rapat BPH PWPM Maluku. Padahal AD/ART, mensyaratkan Ranpinwil harus diputuskan dalam rapat BPH PWPM Maluku. Hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi organisasi,” ujar Mesak, Minggu (20/3/2022) malam.

Kedua, kata dia, pembentukan panitia Rapinwil, tidak melalui forum musywarah rapat BPH PWPM Maluku, tetapi hanya ditunjuk personal tertentu. Proses penunjukkan panitia pelaksana dan perangkat Rapinwil seperti itu, karena tidak melalui prosesdur pelaksanaan Rapinwil.

Ketiga, alnjut Mesak, Rapinwil PWPM tidak mengundang ketua dan anggota PDPM kabupaten kota yang terpilih pada Musyawarah Daerah (Musyda) PDPM, dan telah di-SK-kan oleh PWPM Maluku. Bahkan undangan Rapinwil dikirimkan ke beberapa PDPM, termasuk Seram Bagian Timur (SBT), bukan pengurus PDPM hasil Musyda, serta ke BPH PWPM dikirimkan sehari sebelum pelaksanaan Rapinwil PWPM Maluku berlangsung.

“Sebagai orang yang menghargai konstitusi Pemuda Muhammadiyah, saya menilai bahwa Rapinwil PWPM yang dilaksanakan cacat dan inkonstitusional. Bahkan merupakan upaya merusak Pemuda Muhamadiyah di Maluku,” sesalnya.

Senada dengan Mesak, Sekretaris Wilayah Asatry Almondar menegaskan, benar sekali bahwa  berdasarkan proses dan realitas pelaksanaan Rapinwil itu adalah forum tertinggi kedua setelah musyawarah wilayah.

“Sehingga harus dilakukan sesuai AD/ART. Sebab pelaksanaan Rapinwil PWPM Maluku yang digelar pada 19 Maret 2022 lalu, oleh ketua wilayah dan beberapa teman BPH PWPM Maluku tersebut, cacat. Baik secara prosedur maupun persyaratan Rapinwil yang ditentukan oleh AD/ART Pemuda Muhammadiyah,” terangnya.

Dan menurut Asatry, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap organisasi, serta telah merusak konsolidasi organisasi, khususnya Pemuda Muhammadiyah Maluku.

“Sebab Rapinwil yang diselenggarakkan sangat kontra produktif bagi pengembangan konsolidasi Pemuda Muhammadiyah di provinsi Maluku,” tandasnya.

Hal ini, kata dia, terlihat jelas dari penolakkan Rapinwil oleh BPH PWPM Maluku dan PDPM kabupaten kota se-Maluku, dengan ketidakhadiran peserta, yang sebagian besar adalah BPH PWPM dan PDPM kabupaten kota.

Bahkan dari 10 PDPM se-Provinsi Maluku, menurut Asatry, hanya satu (1) PDPM Kota Tual yang hadir diwakili oleh Sekretaris PDPM Kota Tual. Beberapa PDPM yang hadir pada kegiatan Rapinwil ini, justru peserta bodong alias Ilegal.

“Faktanya, jelas bahwa pelaksanaan Rapinwil yang inskonstitusional tersebut, justru merusak dan menghancurkan Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, bukan sebagai upaya untuk membangun Pemuda Muhammadiyah di Provinsi Maluku,” tegasnya lagi.(ASH)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button