Penanganan Stunting Maluku Gagal, 80 Persen Belanja Habis untuk Perjalanan Dinas dan Rapat
potretmaluku.id – Penanganan program stunting oleh Duta Perangi Stunting (Parenting) Maluku, Widya Pratiwi Murad, dinilai DPRD Maluku gagal total. Dari 28,7 persen angka stunting di Maluku yang ditargetkan turun hingga 23 persen pada tahun 2022, ternyata tidak sesuai harapan semua pihak.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Maluku, Samson Atapary dalam paripurna LPJ Gubernur Maluku 2024, Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (4/7/2023).
Menurutnya, dari 28,7 persen angka stunting di Provinsi Maluku, hanya turun 26,1 persen. Padahal target pemerintah adalah 23 persen di tahun 2022.
“Penanganan stunting oleh Duta Perenting gagal total,” katanya tegas dalam video diterima potretmaluku.id, Rabu (5/7/2023).
Padahal, sambung Samson, secara regulasi di Provinsi Maluku sudah terbentuk Tim Penurunan Stunting yang diketuai langsung Wakil Gubernur Maluku, Barnasbas Orno, dan Wakil Ketuanya Sekda, juga Kepala Bappeda.
“Mereka tidak difungsikan, sehingga target kita di tahun 2022 mestinya 23 persen tidak terealisasi, bahkan hanya bertengger di 26,1 persen. Dan tentu ini jauh dari harapan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” kritiknya.
Dia menyebutkan, biaya untuk stunting cukup besar, namun tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan sejalan dengan Presiden RI Joko Widodo, dari anggaran stunting, 80 persen itu habis untuk belanja perjalanan dinas dan rapat, sementara 20 persen sisa benar-benar digunakan atau mengena ke lokus-lokus bayi penderita stunting.
“Ya, di Provinsi Maluku terjadi seperti ini,” tegas Samson yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini.
Dia juga mengaku, belum lama ini, Ketua Tim Penggerak PKK mengkoordinasi penurunan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kepulauan Aru, membawa begitu banya organisasi perangkat daerah (OPD).
“Coba dihitung berapa biaya operasi dinas yang dikeluarkan di sana, padahal itu hanya rapat koordinasi dan tidak menyentuh sampai ke lokus-lokus yang punya kaitan dengan stunting,” tandasnya.
Olehnya, dia meminta agar persoalan tersebut menjadi atensi semua pihak. Prinsipnya berharap ke depan ada perubahan yang begitu drastis, sehingga pada tahun 2024, 20 persen sesuai yang ditargetkan pemerintah bisa tercapai.
“Saya juga meminta agar di waktu sisa 2023 – 2024 ini, penanganan stunting harus dikembalikan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting. Stunting ini multi sektoral dan tidak mungkin ditangani Ketua Tim Penggerak PKK,” pungkasnya.(NAB)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
