Pemulangan Warga Kariuw Bertahap, Negera Tetap Berlaku Adil
potertemaluku.id – Proses pemulangan warga Negeri Kariuw yang mengungsi di Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Senin (19/12/2022) pekan lalu, berjalan baik dan lancar.
Pernyataan ini disampaikan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif dalam rilis diterima potretmaluku.id, Jumat (23/12/2022). Menurut Kapolda, pemulangan pengungsi Kariuw ke kampung halaman mereka akan dilakukan secara bertahap, dan kurang lebih 157 warga telah tiba di sana.
“Sesuai jadwal yang disampaikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan, kita mengembalikan saudara-saudara dari Kariuw ke negerinya yang bersebelahan dengan Pelauw,” kata Kapolda.
Dia mengatakan, pemulangan warga Kariuw berdasarkan berbagai pertimbangan dan situasi. Memang tidak serentak seluruh pengungsi Kariuw di Aboru dikembalikan, namun dilakukan bertahap.
“Saat ini sudah ada 157 saudara-saudara kita yang pulang, dan memang masih ada riak-riak kecil, tapi menurut saya harus disikapi dengan hati dan kepala dingin,” ungkapnya.
Menurutnya, riak-riak itu tercipat lantaran terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Malteng.
“Ada beberapa persyaratan yang sudah dan yang belum. Tetapi berdasarkan jadwal, kita memang harus melakukan embarkasi pemindahan ke Kariuw. Karena kita juga berharap saudara-saudara kita dapat melaksanakan Natal,” katanya.
Saat pemulangan dilakukan, Kapolda mengaku masih terjadi penolakan dari warga yang merasa belum puas karena sejumlah persyaratan belum terpenuhi.
“Kemarin memang masih sempat terjadi dan itu memang fakta yang ada, katakanlah penolakan-penolakan akibat ketidakpuasan dan dari tanggal 19 pemerintah allout untuk mensosialisasikan, menjelaskan, dan memenuhi keinginan-keinginan yang diinginkan sesuai persyaratan yang ada,” katanya.
Irjen Latif berharap, semua pihak menahan diri dan menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan, dan semangat persaudaraan.
“Kalau masih ada yang kurang dari persyaratan-persyaratan itu, pemerintah sebetulnya tidak mendiamkan, tapi juga melakukan langkah-langkah cepat menyelesaikan,” katanya.
Ia mengaku saat terjadi penolakan, Bupati Malteng, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 telah melakukan beberapa respon langsung terhadap persyaratan-persyaratan seperti pendataan kerugiaan.
“Katakanlah kerugian tanaman cengkeh yang diminta lebih diaktualkan, lebih didetailkan lagi, karena ada beberapa yang belum masuk dan terdata. Yang kedua memberikan bantuan-bantuan sosial kepada kedua belah pihak, tidak hanya saudara-saudara kita yang Kariuw, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang di Pelauw,” ungkapnya.
Sisi lain, Kapolda mengapresiasi semua pihak yang turut membantu sehingga sampai hari ini seluruhnya masih berjalan aman dan terkendali.
“Saya berharap juga teman-teman media membantu kita terkait informasi-informasi yang mungkin tidak pas, itu bisa membantu menjelaskan bahwa sejauh ini pengamanan di sana masih berjalan sesuai proses yang kita laksanakan,” pintanya.
Mengenai penempatan 157 warga Kariuw saat ini, Kapolda mengaku sementara ditampung di Gereja. Sebab, lokasi sebelumnya yang disepakati yaitu Gedung Sekolah Dasar (SD) tidak terlalu mencukupi.
“Ini kesepakatan bersama agar lebih aman, kita geser dan tampung di Gereja, dimana sudah dibantu dengan dapur umum dan sebagainya,” ujarnya.
Sehingga itu, dia berharap, jangan ada miss persepsi lagi bahwa ini seolah-olah diusir lalu ditampung di Gereja. Dia mengaku, semua yang dilakukan sesuai kesepakatan pemerintah. Artinya jika di Gereja, sistem atau proses pengamanan oleh TNI-Polri di sana bisa lebih fokus dan mengendalikannya.
Kapolda Maluku juga megapresiasi, Raja Negeri Pelauw dan Penjabat Negeri Kariuw yang secara bersama mau berkomunikasi dan menghadapi semua permasalahan dengan hati dan kepala dingin.
“Pemerintah di sini tidak hanya berdiri satu sisi, tetapi semua kelompok baik itu mengakomodir keinginan saudara-saudara kita yang di Pelauw, dan juga mengakomodir saudara-saudara kita yang di Kariuw. Negara hadir untuk semua warga,” tegasnya.
Kedua belah pihak, lanjut Kapolda, telah mengajukan semua persyaratan saat dilaksanakan rekonsiliasi di kantor Gubernur Maluku. Persyaratan yang diajukan tersebut, tentunya akan dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malteng dan Provinsi.
“Kita doakan semuanya berjalan aman dan lancar, tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya dan Pangdam punya komitmen, persoalan yang terjadi di Maluku, secara bertahap kita lakukan pola dan role model. Jadi bukan saja Pelauw-Kariuw, tetapi di negeri-negeri yang sering terlibat konflik,” ujarnya.
Dia memgaku, hingga kini, situasi dan kondisi di Kariuw masih terpantau aman terkendali. Dan bila masih ada riak-riak maka tim akan turun untuk menyelesaikannya.
Diakhir komentarnya, Kapolda merincikan, personel yang melakukan pengamanan di Kariuw 600 orang, baik dari Polri maupun TNI. Ini jumlah yang cukup banyak. (NAB)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
