Pemuda Pulau Buru Desak Pemprov Atasi Mafia Tambang di Gunung Botak
potretmaluku.id – Forum Pemuda Adat Pulau Buru mendesak Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura untuk melakukan penyisiran di lokasi tambang emas Gunung Botak, di Kabupaten Buru.
Desakan itu disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Maluku, Jumat (16/5/2025).
Ali Alkatiri, salah satu orator dalam aksi tersebut meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa segera mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lokasi tambang gunung botak.
Menurutnya, lokasi tambang Gunung Botak sudah banyak memakan korban jiwa serta berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
“Pencemaran lingkungan itu diakibatkan aktivitas yang dilakukan secara ilegal,”ujar Alkatiri.
Sementara itu, koordinator aksi, Risman Solissa mengungkapkan, ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku kepada sejumlah koperasi untuk beroperasi secara resmi di lokasi tambang emas itu merupakan langkah tepat.
Menurutnya, selain mengurangi resiko, juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat, baik di Kabupaten Buru, Maluku dan Indonesia secara umum.
“Prinsipnya kami mendukung upaya Pemda Maluku dibawah kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Vanath untuk bagaimana menjalankan tugas pemerintahan secara baik melalui ijin penambangan secara resmi kepada sejumlah koperasi yang ada,”ujar Risman.
Pihaknya juga meminta agar Pemprov Maluku segera berkoordinasi dengan pihak Polda serta Kodam XV/Pattimura untuk melakukan penyisiran terhadap operasi penambangan liar di Gunung Botak.
Sebab, kondisi yang terjadi saat ini sungguh memprihatinkan. Aktivitas penambangan secara ilegal merajalela. Segala hal yang dilakukan disana tidak teratur, masuknya zat kimia secara ilegal hingga pemakaiannya tidak beraturan menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Jadi kehadiran koperasi yang mendapat izin resmi dari pemerintah, kiranya dapat meminimalisir resiko yang terjadi disana,”paparnya.
Risman juga meminta agar Gubernur Maluku segera memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan OPD terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Buru.
Kata dia, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting, agar mereka dapat memahami tentang kehadiran koperasi di Gunung Botak dan bagaimana dampaknya kepada pemerintah daerah, maupun manfaatnya kepada masyarakat.
“Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap oknum-oknum yang menolak jalannya proyek negara di Gunung Botak. Karena upaya perlawanan yang dilakukan merupakan tindakan makar yang konsekuensinya adalah pidana,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
