Pemuda Langgur Protes Kebijakan Pj. Bupati Malra Soal Pergantian Pimpinan OPD
potretmaluju.id – Sekelompok Pemuda Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memboikot akses jalan dengan membakar barang-barang bekas di pusat Kota Langgur, Senin (18/11/2024).n
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pergantian sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Malra. Salah adalah Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Joel Dumatubun.
Dumatubun kini telah dicopot dari jabatan semula selaku Kepala Kantor Kecamatan Kei Kecil. Pencopotan jabatan terhadap putra Langgur itu menuai protes dari pemuda Langgur.
Mereka mengecam kebijakan Pj. Bupati Malra, Semy Huwae. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan melakukan penyegelan Kantor Bupati setempat.
“Ini peringatan tahap satu kepada pak Semy Huwae. Besok dan seterusnya, kami akan menyegel Kantor Bupati jika pak karateker tidak bijaksana,” tegas Kordinator Aksi, Jules Dumatubun dalam video yang beredar di media sosial, Senin (18/11/2024).
Jules menegaskan, masyarakat Desa Langgur menyayangkan sikap Pj. Bupati Malra yang mencopot satu putera terbaik Desa Langgur, Joel Dumatubun dari jabatan sebagai Camat Kei Kecil.
Menurutnya, sepanjang sejarah pemerintahan daerah, ini adalah pertama kali anak asli Desa Langgur menjadi Camat Kei Kecil dan jabatan strategis lainya.
“Bahwa pak Pj Bupati yang notabenenya adalah orang luar, baru datang saja lalu semena-mena mau mengganti. Mohon maaf, kami lawan,” ancamnya.
Sebelumnya, publik Kota Langgur telah menduga akan ada agenda ‘terselubung’ dibalik kehadiran Semy Huwae sebagai Pj. Bupati Malra.
Berhembus kabar, Huwae bakal merombak secara besar-besaran pada jabatan eselon di lingkup Pemkab Malra.
Atas informasi tersebut, DPD KNPI Kabupaten Malra telah melaporkan Pj. Bupati Malra, Semy Huwae ke Bawaslu Kabupaten Malra dengan dugaan ketidaknetralan jelang Pilkada Malra 2024.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Malra, Rizal Ohoitenan menegaskan sejak awal telah mencium gelagat Huwae. Sehingga, KNPI Malra menentang kebijakan perombakan birokrasi tersebut.
“Sejak awal memimpin, KNPI sudah memberi warning agar Pj. Bupati Malra bersikap netral dan tidak melakukan perombakan birokrasi demi menjaga stabilitas politik dan sosial di daerah ini,” kata Rizal kepada wartawan di Langgur, Selasa (19/11/2024).
Rizal mengecam sikap Huwae yang terkesan tidak membawa kedamaian, namun sebaliknya menimbulkan gejolak ditengah masyarakat lewat kebijakan yang ditempuh.
Menurutnya tugas utama Pj. Bupati saat ini adalah fokus menjaga kondusivitas Pilkada 2024, bukan melakukan mutasi jabatan yang berpotensi memicu kegaduhan di kalangan birokrasi dan juga masyarakat.
“Tugas utama seorang Pj. Bupati itu menyukseskan agenda pilkada dan menciptakan kondusifitas yang aman, bukan sebaliknya membuat gaduh di pemerintahan dan masyarakat,” tegas Rizal. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
