potretmaluku.id – Ombudsman Republik Indonesia menilai, pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terdepan dan terluar (3T) di Maluku todak berjalan maksimal.
Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih menyebut, proses distribusi MBG di wilayah-wilayah tersebut masih terkendala. Pasalnya, jarak antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima itu terlalu jauh.
Hal itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri 6 Ambon, Kamis (23/10/2025). Menurutnya, persoalan tersebut perlu adanya penataan ulang, karena terkesan tidak efisien.
“Ada kasus SPPG yang lokasinya dekat dengan sekolah, tapi justru mendistribusikan makanan ke sekolah yang jauh. Ini yang sedang kami evaluasi supaya ke depan lebih baik,”kata Najih.
Pihaknya mendorong adanya koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan penyelenggara program dalam menentukan wilayah kerja SPPG agar setiap sekolah di wilayah kepulauan dapat memperoleh makanan bergizi tepat waktu dan dengan kualitas yang sama.
“Koordinasi lintas instansi sangat penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga efektif menjangkau seluruh peserta didik di daerah terpencil,”jelas Najih. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
