potretmaluku.id – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi dan BMKG, Rabu (10/9/2025).
Diketahui, RDP tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Saadiah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh terbatas pada hitungan angka di atas kertas. Namun harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”jelas Saadiah.
Srikandi asal Maluku itu juga menyoroti disparitas antarwilayah. Dimana kebutuhan Maluku tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa dan juga Sulawesi.
Hal itu dikarenakan perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.
Tak hanya itu, dia juga mengkritisi alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Sehingga harus ada perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Maluku, seperti di Pulau Buru dan Kobisonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,”ujarnya.
Meski begitu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu optimis, bahwa perjuangan panjang tersebut akan membawa manfaat, khususnya untuk Wilayah Maluku.
“Perjuangan ini masih panjang. Saya percaya, dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
