Oleh: Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag (akademisi, mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri/IAIN Ambon)
Rabu, 7 Mei 2025 kemarin, kami diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku guna menghadiri Rapat Teknis Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan tahun 2025, bertempat di Golden Palace Hotel.
Rapat Teknis ini diikuti oleh seluruh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Maluku. Seperti pada tajuk kegiatan, Rapat Teknis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan membuat perencanaan terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan di Maluku, kini dan kedepan.
Hadir membersamai dalam kegiatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL), selain perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tentunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Jems Leiwakabessy selaku shohibul hajat (penyelenggara).
Disadari sungguh pendidikan di Maluku untuk satu dekade terakhir, atau kalau mau jujur sejak reformasi, indeks kualitas pendidikan kita berada pada posisi yang antiklimaks, selalu menempati peringkat 4 dari bawah di antara 38 Provinsi. Suatu situasi yang cukup menyesakkan dada kita semua. Kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan daerah ini jika kenyataannya SDM kita lemah dan tidak berkualitas.
Kesadaran akan keterpurukan SDM orang Maluku menjadi perhatian serius Gubernur HL. Ketika memberikan arahan sambutannya, Gubernur tampak menguasai masalah pendidikan di daerah ini. Pendidikan kita ibarat sudah menjadi benang kusut dengan setumpuk masalahnya.
Satu persatu problema pendidikan kita diurai dengan gamblang oleh Pak Gub, dari mulai tantangan pendidikan di daerah kepulauan, aksesibilitas, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, hambatan birokrasi berkaitan dengan kesejahteraan guru dan kenaikan jabatan fungsional guru, politisasi dunia pendidikan, infrastruktur pendidikan hingga keterbatasan fiskal untuk pembangunan pendidikan.
Satu kalimat yang cukup tegas disampaikan Gubernur bahwa “bicara tentang kemajuan Maluku, kuncinya adalah pendidikan”.
Dari penjelasan Gubernur yang sedemikian komprehensif, saya membaca adanya political will seorang pemimpin daerah untuk membenahi permasalahan pendidikan kita di Maluku dari kesemrautan tata kelola selama ini. Tinggal bagaimana komitmen ini diwujudkan ke dalam kebijakan operasional yang benar-benar terencana dan terukur.
Memang disadari sungguh mengelola pendidikan di daerah kepulauan seperti di Maluku bukanlah persoalan sederhana setiap kabupaten memiliki kompleksitas tersendiri.
Contoh sederhana, sistem layanan pendidikan berbasis IT sudah umum diberlakukan, tapi sebagian kabupaten di Maluku masih mengeluhkan jaringan komunikasi yang belum stabil, atau jaringan listrik yang hanya beroperasi di waktu malam sementara proses pembelajaran dan layanan andministrasi kependidikan justru harus dilakuakan di siang hari.
Belum lagi masalah infrastruktur pendidikan, persebaran guru, mutu dan pemerataan akses dengan sejagad problemanya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
