Konsensus sosial merupakan elemen fundamental dalam membangun stabilitas sosial-politik, terutama di wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama seperti Maluku (Ramenzoni, 2021).
Konsensus sosial melibatkan terciptanya kesepakatan di antara berbagai kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai dasar, norma, dan tujuan bersama yang harus dicapai untuk menciptakan harmoni sosial.
Tanpa menafikan berbagai upaya penting dalam membangun perdamaian yang sedang dan terus berlangsung. Ketegangan yang kerap terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat di Maluku dalam hal ini di Kota Ambon, mencerminkan masih kurangnya kesepahaman secara kolektif padahal itu adalah landasan terwujudnya kehidupan damai.
Kesejahteraan dan Keadilan Distributif
Lebih dari itu, untuk memastikan keamanan dan ketahanan wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan, maka persoalan kemiskinan dan pengangguran mesti segara diurai dan diatasi. Pendekatan kesejahteraan melalui keadilan distributif mesti menjadi agenda penting.
Kerentanan konflik seringkali berkaitan erat dengan ketimpangan sosial. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Ambon menjadi tantangan besar. Di sinilah pendekatan kesejahteraan memainkan peran penting.
Apalagi wilayah Maluku dikenal kaya sumber daya alam, tentu masyarakatnya harus merasakan dampak atau hasilnya. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan.
Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelautan, misalnya, harus dikelola dengan prinsip keadilan distributif. Infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya perlu dipercepat pembangunannya.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasa puas secara ekonomi tetapi juga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.
Berikutnya pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya di Maluku secara umum, harus dipercepat untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Akses yang lebih baik terhadap layanan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mengurangi potensi konflik akibat ketidakpuasan ekonomi (Ercoşkun, 202).
Itu artinya, kerentanan konflik di Ambon dan Maluku secara umum harus dilihat dengan lebih jeli, diantisipasi dengan berbagai pendekatan yang relevan, terukur dan berjangka panjang atau berkesinambungan, sehingga pembangunan daerah berjalan baik masyarakat hidup dengan damai, harmoni, adil dan sejahtera.
Masa Depan Harmonis untuk Ambon
Ambon memiliki segala potensi untuk menjadi kota yang harmonis, damai, dan sejahtera. Namun, itu semua membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus bergandengan tangan untuk menciptakan konsensus sosial yang kokoh.
Kota ini harus menjadi tempat dimana perbedaan dirayakan, bukan dijadikan alasan untuk konflik. Seperti Davao yang berhasil mengubah citranya, Ambon juga bisa menjadi kota yang penuh inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Mari wujudkan Ambon yang damai, harmoni, dan sejahtera.(*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
