Mediasi Wakil Bupati Malteng Akhiri Pemalangan Jalan Trans Seram

potretmaluku.id – Akses Jalan Trans Seram di wilayah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, kembali dibuka setelah warga menghentikan aksi pemalangan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Warga membuka palang sekitar pukul 13.30 WIT setelah Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata datang ke lokasi dan memimpin dialog dengan masyarakat.

Pemalangan dimulai sekitar pukul 10.00 WIT. Warga memprotes penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mereka nilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah daerah.

Aksi tersebut berlangsung sekitar tiga setengah jam dan sempat mengganggu akses transportasi yang melintasi Jalan Trans Seram.

Mario datang bersama sejumlah unsur pemerintah dan aparat. Ia didampingi anggota DPRD Maluku Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ardiansyah Makatita, Kapolsek Seram Utara Barat, Komandan Rayon Militer, serta Camat Seram Utara Barat.

Rombongan kemudian berdialog dengan warga Negeri Horale untuk mendengarkan keberatan mereka terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Setelah mediasi, warga memutuskan membuka kembali akses jalan. Lalu lintas yang sebelumnya terhenti kembali dapat melintas.

Namun, belum ada penjelasan mengenai kesepakatan yang dicapai dalam dialog tersebut maupun langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan warga.

Informasi mengenai kondisi kebakaran di sekitar Negeri Horale juga masih terbatas. Belum ada keterangan terperinci mengenai luas lahan yang terbakar, penyebab kebakaran, tingkat kerusakan, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi pemicu utama aksi warga. Mereka meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan perhatian lebih serius terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut.

Jalan Trans Seram merupakan salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat di Pulau Seram. Pemalangan jalan berpotensi menghambat perjalanan warga serta distribusi dan aktivitas transportasi di kawasan itu.

Berakhirnya pemalangan meredakan ketegangan di lokasi. Namun, penyelesaian persoalan yang diprotes warga akan bergantung pada tindak lanjut pemerintah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan mengenai jadwal penanganan kebakaran, hasil pemeriksaan kondisi di lapangan, maupun bentuk tindak lanjut yang disepakati setelah mediasi.(TIA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi