Ini Alasan Komisioner KPU RI Sebut Ada Tantangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Maluku
potretmaluku.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan, tantangan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berat di 2024 itu, khususnya di daerah yang geografis kepulauan seperti Maluku.
Berbicara pada acara diskusi Bacarita Demokrasi ini berlangsung di aula SMK Muhammadiyah Maluku yang berada di Kawasan Wara, Ambon, Sabtu (19/03) malam.
Diskusi Bacarita Demokrasi dengan tema ‘Menakar Prospek dan Tantangan Pemilu Serta Pemilihan 2024 di Daerah Kepulauan’, yang menghadirkan Pramono ini, digelar oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Maluku dengan menggandeng Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku.
Lebh lanjut menurut Pramono, kondisi geografis Kepulauan Maluku ini menjadi pertimbangan KPU RI dalam menentukan kebijakan, baik dalam konteks regulasi maupun kebijakan budget.
“Kebijakan dalam konteks regulasi maupun kebijakan budget perlu diambil, karena kondisi geografis kepulauan seperti Maluku berbeda dengan daerah kontinental seperti pulau jawa”, tandasnya.
Dalam penyampaian materinya, Pramono juga menyampaikan, bahwa dalam tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, ada dua aspek.
Dua aspek itu, lanjut dia, yang pertama adalah aspek elektoral yang berkaitan dengan persoalan teknis kepemiluan. Baik regulasi maupun non teknis seperti kualitas dan integritas penyelenggara, proses distribusi logistik, dan lainnya.
Sedangkan non elektoral, kata dia, yaitu aspek yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggara tetapi sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilu, seperti isu-isu hoax, disparitas informasi isu-isu pemilu, serta kondisi isu politik yang kontraproduktif.
Itu sebabnya, Pramono mengajak semua elemen khususnya di Maluku, untuk bisa bersinergi dan bersama-sama memberikan pencerahan dan penguatan terhadap masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas informasi pemilu bagi masyarakat.
“Peningkatan informasi pemilu penting sehingga masyarakat menjadi pemilih yang berdaulat dalam menyalurkan hak politik secara merdeka, bebas, jujur dan adil sehingga pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti benar-benar berkualitas,” tutupnya.
Ketua JPPR Wilayah Maluku Lutfi Wael Lutfi yang memandu diskusi, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa catatan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Menurutnya, semua stakeholder perlu bergerak bersama untuk terus memberikan masukan, saran dan kritik serta apresiasi dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang berkualitas.
“Bacarita” sendiri sebagai bagian dari Ikhtiar bersama, untuk memberikan sumbangsih bagi upaya penguatan Demokrasi di Maluku, paling tidak bisa mengetahui prospek dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.(*/TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
