Persoalan Tanah dan Kamtibmas Jadi Perhatian Serius Pangdam Pattimura
potretmaluku.id – Setelah sebelumnya Kapolda Maluku, kali ini Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon melakukan kunjungan kerja di DPRD Maluku.
Kedatangan Pangdam turut didampingi Danrem 151/Binaiya Arnold Ritiauw, disambut Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut dan Azis Sangkala, Ketua Komisi II Saoda Tethool, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Benhur Watubun, Ketua Fraksi Golkar Anos Yermias, Ketua Fraksi Hanura, Hengky Pelata, Sekretaris Komisi I Michele Tasane dan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Halimun Saulatu.
Usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Maluku, Pangdam XVI Pattimura kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (17/1/2022), mengatakan kunjungan ke pimpinan dan anggota DPRD Maluku dalam rangka mempererat kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam membangun Maluku yang aman, kondusif dan sejahtera.
“Tadi saya mendapat masukan yang sangat luar biasa, konstruktif dan ini akan dijadikan masukan untuk ditindaklanjuti, sehingga kedepan Kodam XVI Pattimura tetap sebagai pelindung dan perekat bangsa, serta program mutiara Pattimura, untuk meningkatkan toleransi, kebhinekaan, peningkatan sumber daya manusia, serta kesjahteraan rakyat Maluku,” tuturnya.
Disingung dua persoalan utama yang sering terjadi di Maluku, yaitu tanah dan Kamtibmas, menurut Pangdam kedua hal dimaksud tetap akan menjadi perhatian serius TNI, bekerjasama dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat lainnya sehingga secara perlahan dapat teratasi.
“Kita akan memegang teguh tugas pokok TNI dan kita siap melakukan pendampingan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku,” tegasnya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian serius, kata Pangdam terkait Kouta penerimaan TNI baik itu tamtama maupun bintara.
Ia mengakui, putra-putri Maluku yang mengabdi di TNI sudah cukup banyak. Hal ini dibuktikan dari 300 orang yang sementara mengokuti pendidikan Tamtama, 80 persen diantaranya merupakan putra-putri asli Maluku. Begitu juga Bintara, dari 160 orang yang sementara mengikuti pendidikan pertama 90 persen juga merupakan putra-putri Maluku.
Hal ini membuktikan putra-putri asli Maluku tetap menjadi prioritas dalam penerimaan TNI.
Terkait pembentukan Kodim, menurutnya hal ini perlu dilakukan, mengingat rentang wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau 7,6 persen dan 92,4 persen lautan.
“Karena rentang kendali terlalu jauh, jadi beberapa analisa, memang ada beberapa harus ada kodim, karena jika terjadi nganguan Kamtibmas maupun bencana dan persoalan lain, sudah ada komandan satuan dan personil TNI terdepan, baik sebagai pemcegah awal atau penindak awal pada persoalan yang muncul di daerah tersebut,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan dalam pertemuan bersama Pangdam, ada beberapa persoalan dibahas, diantaranya Kamtibmas yang kini terjadi antara desa di beberapa wilayah.
“Kita minta untuk dibantu Pangdam bersama kepolisiain meredam konflik yang kecil, jangan lagi berkembang menjadi besar,” pintanya.
Selain itu kouta penerimaan TNI, kata Wattimury sesuai pejelasanlan Pangdam anak daerah yang direkrut menjadi abdi negara sudah cukup banyak.
“Ini suatu hal positif, kami berharap hal-hal ini bisa diperhatikan lagi,” ucapnya.
Selanjutanya berkaitan pembentukan Kodim, menurutnya perlu dilakukan, selain berdampak penambahan kouta penerimaan TNI, juga melakukan penanganan kamtibmas secara langsung.
Tak hanya itu, terdapat juga program yang sementara dirintis Pangdam “Mutiara Pattimura”, program bernuansa kemajemukan dan kemamusiaan.
Wattimury berharap program bisa menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Apalagi ditengah konflik antar desa. Bagimana TNI bisa hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga konflik seperti itu tidak lagi terjadi di waktu yang akan datang,”pungkasnya.(WEH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
