potretmaluku.id – Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak daerah.
Sistem digitalisasi itu merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya mencegah korupsi dan memastikan seluruh dana terhimpun secara transparan.
“Langkah tersebut tujuannya agar sistem lebih transparan, akuntabel, dan efisien,”kata Ketua Panja, Zeth Pormes kepada wartawan, Senin (30/6/2025).
Kata dia, itu skema kedua yang akan dilaksanakan. Sedangkan skema pertama yang telah dilakukan adalah menginventarisasi objek pajak dan retribusi di tingkat desa dan kelurahan secara menyeluruh.
Langkah itu dilakukan untuk memperbarui dan memvalidasi data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Inventarisasi dilakukan dengan membandingkan data versi pemerintah daerah dan data hasil temuan Panja DPRD,”ujarnya.
Dia menjelaskan, data akan disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dengan integrasi seluruh data ini dalam satu big data, diharapkan objek-objek pajak yang selama ini terlewati bisa terdeteksi kembali dan diperbarui.
“Ini mencakup pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak air bawah tanah, hingga retribusi sampah rumah tangga,”katanya.
Dia menjelaskan, proses pendataan dilakukan melalui format khusus yang disebar ke desa dan kelurahan. Data yang dihimpun meliputi jumlah bangunan, status pembangunan, kepemilikan PBB dan IMB, jumlah kepala keluarga, kapasitas daya listrik, hingga jumlah badan usaha di wilayah tersebut.
Besaran retribusi sampah, misalnya, turut ditentukan berdasarkan daya listrik rumah tangga dan jenis usaha yang ada. Format ini nanti diisi secara digital lewat aplikasi yang sudah disiapkan.
“Kami juga sudah siapkan link untuk mengumpulkan data ke dalam satu basis data,”jelasnya.
Dia meyakini, dua skema yakni pembaharuan data dan digitalisasi sistem akan mendongkrak peningkatan PAD Ambon secara signifikan.
“Kami optimis, PAD akan meningkat. Hasil kerja Panja ini akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,”tandas Pormes. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
