Diplomasi Pemda Lemah, Edwin: Presiden Jokowi Setengah Hati Bangun Maluku
potretmaluku.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setengah hati membangun Maluku.
“Itu terlihat jelas, dimana dalam 7 tahun pemerintahannya tidak cukup perhatian yang diberi dalam bentuk Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk menjadikan Maluku lebih maju,” ujar Edwin di Ambon, Minggu (17/10/2021).
Menurut Edwin, Maluku butuh afirmasi kebijakan yang konkrit terkait pembangunan infrastruktur perhubungan, baik jalan, jembatan, transportasi antar pulau, dan penciptaan pusat-pusat ekonomi baru.
“Agar bisa meminimalkan cost logistik dan meningkatkan aktivitas ekonomi mengingat Maluku adalah daerah kepulauan,” tandasnya.
Penetapan Maluku sebagai wilayah yang memiliki 5 kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem, kata Edwin, menjustifikasi pernyataannya bahwa benar selama ini Maluku kurang mendapat perhatian. Padahal Maluku butuh kebijakan yang afirmatif agar bisa bangkit dari ketertinggalan.
Edwin menilai, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten juga tidak siap untuk mengajak Pempus membangun Maluku.
Birokrat dan kepala daerah di Maluku, disebutnya kehilangan kreasi dan inovasi, untuk menjadikan Maluku sebagai daerah unggulan.
“Singkat kata mereka tak mampu mengargumentasikan secara utuh apa yang menjadi kebutuhan daerah yang kongkrit dan substantif,” nilai Edwin.
Mantan Ketua DPRD Maluku itu menuturkan, masyarakat Maluku hampir tidak pernah melihat adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh seluruh [elemen] pemerintah daerah di Maluku.
“Karena terkesan tidak mampu membangun diplomasi ke Pempus, terkait sektor-sektor prioritas mana saja yang mesti fokus untuk dikembangkan,” ujarnya.
Yang nampak ke publik, kata Edwin, hanya kegiatan rutin yang bersifat pemerintahan dan lebih banyak selebrasinya dibanding substansinya.
Dia katakan, masyarakat juga butuh kebijakan kongkrit terkait soal kemiskinan, pengangguran, peluang berusaha, akses permodalan dan menciptakan lapangan kerja.
“Saya usul untuk semua pemerintahan daerah (Pemda) di Maluku agar penyusunan RAPBD Tahun 2022 ini fokus pada kebijakan yang populis bagi rakyat,” cetusnya.
Kemudian, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, untuk kebijakan yang sifatnya strategis bagi kepentingan daerah agar diargumentasikan dengan perencanaan yang baik dan terukur ke Pempus, kurangi belanja uang daerah yang tidak berpihak pada masyarakat banyak.
Untuk wilayah yang teridentifikasi sebagai kantong-kantong kemiskinan di Maluku, perbanyak proyek swakelola agar masyarakat diuntungkan, bukan kroni penguasa saja yang enak.
“Visi-misi semua kepala daerah saat mencalonkan diri sangat ideal. Saya kira itu yang mesti mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, agar Negeri Maluku kita tercinta ini bisa bersanding sama daerah yang lain di Indonesia,” pungkasnya.(MEL)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
