BSAN “Rasa” LKLB di Maluku: Menjawab Tantangan Segregasi dan Trauma Sosial
Bagian kesatu dari dua tulisan
Pun, masih tengiang jelas suara sumbang anggota masyarakat yang akhirnya lebih memilih putus pendidikan akibat menyaksikan atau mendengar peristiwa konflik walau terjadi di daerah lain, termasuk di luar negeri. Dan tentu saja dapat dimengerti, masih terbilang banyak kasus lain yang serekuensi.
Parahnya, sampai kini belum ada satu pun data penelitian yang bisa dirujuk dan dipakai menghitung jumlah kasus penyakit psiko-sosial seperti itu. Lebih jauh, perhitungan itu belum termasuk urusan intervensi penyembuhan penyakitnya (psiko-sosial akut).
Secara analitik, meski kedua dampak di atas dipisah, akan tetapi pada substansinya keduanya sungguh terhubung, terkait, dan bahkan terintegrasi. Keduanya saling mempengaruhi, saling mengisi, saling mengisis, dan dalam batas-batas tertentu saling mendominasi.
Artinya, segregasi pemukiman dan cara pandang sangat berpotensi atau memungkinkan bagi terjadinya pendalaman dan pengerasan yang menyebabkan penyakit psiko-sosial yang diidap oleh seseorang atau sekelompok orang kian kronis keakutannya.
Sebaliknya, kondisi psiko-sosial dapat juga menjadi penguat kepada seseorang atau sekelompok orang, sehingga memantapkan pilihan untuk tetap tinggal di wilayah tertentu yang keyakinan agamanya homogen, condong eksklusif, dan pada saat yang bersamaan sangat berpotensi untuk membentuk cara pandang baru yang kontra produktif dengan kahzanah keariman dan pengetahuan lokal Maluku.
* * *
Itu sebab, tidak mengherankan jika yang terjadi hari ini adalah relatif masih terbilang banyak generasi muda Maluku yang lahir, bertumbuh dan berkembang dalam realitas segregasi seperti terpapar di atas, tidak memiliki kecukupan pengalaman dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama mereka yang berbeda keyakinan.
Realitas “kemiskinan” ruang perjumpaan generasi ini, untuk sementara dapat saja dicandra sebagai fenomena yang saling mengikat dengan fakta penururnan persentase jumlah peserta didik di beberapa sekolan jenjang menengah punya pemerintah di Kota Ambon.
Dalam konteks kasus itulah, program Sekolah Model percontohan BSAN “Rasa” LKLB menemukan dalih raison d’etre dan ruang kerjanya. ToT BSAN ala LKLB sudah dilakukan. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah what next?(Bersambung ke tulisan kedua)
[*] Penulis adalah pegiat Sombar Negeri Maluku (NGO), tinggal di Tulehu

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



