BNI dan Pemkab Buru Tanda Tangan MoU Terkait Smart City
potretmaluku.id – PT. Bank Negara Indonesia (BNl) Persero dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Provinsi Maluku, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan layanan dan jasa perbankan, untuk memanfaatkan program smart city di daerah ini.
Penandatangan MoU yang digelar di Aula Kantor Bupati Buru, di Kota Namlea ini, Pemkab Buru diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid, sedangkan pihak BNI diwakili oleh Wakil Pimpinan PT. BNl Persero, Wilayah 07 Makassar, Sulawesi Selatan, Bimawan Singgih.
Selanjutnya penandatanganan MoU antara Pimpinan BNI Cabang Ambon Friedson WNK dengan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Azis Tomia.
“Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyambut baik adanya hubungan kerja sama ini, dan juga penandatanganan MoU untuk program yang merupakan salah satu bagian dari layanan BNI Smart City,” ujar Sekda Ilyas.
Menurut dia, layanan BNI Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan perkotaan berbasis teknologi digital, maupun informasi dan komunikasi, guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perkotaan.
“Termasuk mengurangi biaya-biaya dan tentunya juga bisa mengefisienkan sumber daya manusianya menjadi lebih efektif dan efisien,” tandasnya.
Ilyas mengapresiasi, kehadiran layanan perbankan dan infrastruktur serta jaringan yang handal dan juga berkomitmen, untuk memberikan solusi bagi pemerintahan daerah dalam mewujudkan kota yang cerdas
“Ini merupakan solusi bagi pemerintah Kabupaten Buru, antara lain pembayaran belanja daerah dan penerimaan PBB, PDAM ataupun Samsat,” ucapnya.
Ilyas menambahkan, layanan ini juga penting terkait retribusi, yang juga dapat membantu pemerintah kabupaten dalam mempromosikan pariwisata dan juga produk MSI.
“Selanjutnya untuk keberlangsungan pembangunan di dunia perbankan, nantinya diharapkan dapat memberikan inspirasi positif bagi masyarakat produsen guna meningkatkan hasil produksi minyak kayu putih dengan menggunakan sistem teknologi elektronik lewat bank BNI,” harapnya.
Ilyas menegaskan, relevansinya di masa pandemi COVID-19 ketika protokol kesehatan harus dijalankan dan membatasi tatap muka, maka orang itu ada perubahan yang luar biasa. Terutama perubahan pola interaksi dari berbagai aspek kehidupan layanan publik, bahkan operasi digitalisasi mulai digalakkan.
“Di mana-mana pelayanan publik dibuat prosedur baru melalui layanan, artinya krisis saat ini mengakselerasi proses digitalisasi harus dipercepat oleh pemerintah daerah,” terangnya.
Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan hari ini, katanya, adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan yang baik atau good governance sebagaimana termuat dalam peraturan daerah sejak tahun 2019 – 2024.
“Smart city atau kota pintar yang dimulai hari ini merupakan salah satu guru dalam memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung tata kelola keuangan yang inklusif, melalui transaksi elektronik pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, terkait pembentukan satuan tugas percepatan dan perluasan digital daerah atau Satgas P2DB,” pungkas ilyas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Pimpinan BNI Wilayah 07 Makassar Bimawan Singgih menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama membangun sistem pelayanan smart city menuju masyarakat yang sehat cerdas mandiri dan sejahtera.
“Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu bagian dari layanan BNI yaitu smart city. Ini merupakan salah satu konsep pengembangan perkotaan berbasis teknologi digital maupun informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perkotaan, guna mengurangi biaya-biaya dan tentunya juga sumber daya manusianya menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Bimawan katakan, BNI dengan layanan-layanan perbankan dan infrastruktur yang handal serta jaringanannya, juga berkomitmen untuk memberikan solusi bagi pemerintahan daerah dalam mewujudkan kota yang cerdas.(ARA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
