Pendapatan APBD Maluku Tengah 2025 Capai Rp1,62 Triliun, PAD Masih Rp102 Miliar
potretmaluku.id – Pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah pada 2025 mencapai Rp1,624 triliun atau 95,53 persen dari target anggaran. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tercatat Rp102,782 miliar. Kondisi ini menunjukkan pendapatan daerah masih membutuhkan penguatan sumber penerimaan di luar dana transfer pemerintah.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, saat mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada 7 Juli 2026. Agenda rapat tersebut adalah penyampaian pengantar Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, pemerintah kabupaten menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Kualitas belanja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta manfaat anggaran bagi masyarakat juga harus menjadi indikator pertanggungjawaban.
Berdasarkan laporan Radio DMS pada 8 Juli 2026, APBD Maluku Tengah mengalami defisit sekitar Rp10,954 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Struktur pendapatan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal. Pemerintah berencana mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan produktivitas pengelolaan aset, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif. DPRD akan mencermati program dan penggunaan anggaran untuk memastikan belanja daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari sisi pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut merupakan yang ke-11 kali secara berturut-turut.
Meski memperoleh opini WTP, pemerintah daerah menyatakan capaian tersebut bukan akhir dari upaya perbaikan tata kelola keuangan. Penguatan akuntabilitas, pengendalian internal, dan pengelolaan aset daerah tetap menjadi perhatian.
Nota pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan penggunaan keuangan daerah.(TIA)
Penulis :
Editor :
