Pemprov Maluku Genjot Hilirisasi Ubi Kayu di Bursel, Lahan Bersih Jadi Syarat Utama Investasi
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai matangkan rencana pengembangan industri hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
Salah satu fokus utama yang kini dikejar yakni memastikan kesiapan lahan agar investasi dapat segera direalisasikan tanpa terkendala masalah hukum maupun konflik kepemilikan.
Komitmen itu dibahas dalam rapat koordinasi hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Bursel yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie di Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan antara Gubernur Maluku dengan Menteri Pertanian dan Bupati Bursel beberapa waktu lalu.
Selain dihadiri Bupati Bursel La Hamidi dan Wali Bupati, rapat itu juga diikuti perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), jajaran Pemprov Maluku dan sejumlah instansi terkait.
Sekda Sadali menyampaikan, rapat tersebut difokuskan untuk mengevaluasi kesiapan Pemkab Bursel dalam mendukung investasi hilirisasi ubi kayu, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, hingga kesiapan petani.
“Kita ingin memastikan persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan jadi faktor utama guna memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan,” ungkap Sadali.
Dia menegaskan, persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Maluku tidak boleh kembali terulang, karena dapat menghambat masuknya investasi dan menglambat pembangunan di sektor pertanian.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kata Sadali, Maluku memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas ubi kayu. Saat ini, luas panen mencapai 1.875 hektare dengan produk sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut perlu didorong melalui pembangunan industri pengolahan agar memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah.
“Program ini bukan hanya bicara soal pertanian saja, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak ganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi,” tutur Sadali.
“Kami berharap, proyek hilirisasi uni kayu itu tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, namun juga menjadi penggerak investasi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus pertumbuhan ekonomi di Maluku,” tambahnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
