potretmaluku.id – Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura dinilai berpotensi mengubah peta energi kawasan bahkan menggeser pusat gravitasi energi global.
Namun, peluang itu dinilai hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri hilir yang terintegrasi di Maluku.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, mengatakan Blok Masela berpotensi menjadi episentrum ekonomi baru ketika mulai beroperasi penuh pada 2029.
Menurut dia, kawasan tersebut akan membentuk poros strategis yang menghubungkan Laut Arafura, Darwin di Australia, dan kawasan LNG Papua Nugini.
“Kalau kita gagal membangun ekosistem hilirisasi petrokimia yang kuat di sekitar Laut Arafura, maka Australia berpotensi mengambil peran sebagai episentrum energi kawasan. Blok Masela hanya akan melahirkan wilayah enclave tanpa memberi dampak maksimal bagi Maluku,” kata Engelina kepada wartawan di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan kawasan tersebut memiliki konsentrasi cadangan gas yang besar. Blok Masela diperkirakan memiliki cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik (TCF), lebih besar dibanding Blok Ichthys di Australia sekitar 12,8 TCF, Greater Sunrise sekitar 8,35 TCF, Barossa sekitar 5,1 TCF, serta Bayu Undan sekitar 3,4 TCF.
Menurut Engelina, besarnya cadangan gas tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pusat industri energi apabila tidak diikuti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Ia menilai Darwin saat ini lebih siap menjadi pusat LNG karena telah memiliki ekosistem industri yang lebih matang.
Karena itu, Engelina mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis energi yang terintegrasi di Maluku. Dalam konsep tersebut, Kabupaten Kepulauan Tanimbar diposisikan sebagai pusat kawasan energi, sementara Maluku Barat Daya menjadi sabuk logistik dan energi.
Adapun Maluku Tenggara diproyeksikan sebagai hub maritim dan transportasi udara, sedangkan Kepulauan Aru berperan sebagai penyokong rantai pasok maritim melalui sektor perikanan.
Menurut dia, potensi minyak dan gas di Pulau Seram Timur dan Maluku Tengah, termasuk blok Bula, Non-Bula, Binaya, serta potensi blue cobalt di Taman Nasional Manusela dan mineral dasar laut, juga perlu dimasukkan dalam peta jalan pengembangan ekonomi Maluku.
Engelina mengingatkan pengalaman sejarah menunjukkan kekayaan sumber daya alam tidak selalu berujung pada kesejahteraan daerah.
Ia menyinggung Maluku pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia pada masa VOC, tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang.
“Ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai londo ireng, saya berharap tidak ada pihak yang memainkan peran seperti itu dalam pengelolaan Blok Masela. Kekayaan alam tidak boleh kembali melahirkan bentuk kolonialisme baru,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengalaman pembangunan kawasan energi di sekitar Selat Malaka pada 1970-an yang dinilai gagal dikembangkan secara terpadu. Akibatnya, industri pengolahan minyak berkembang di Singapura, sementara Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar.
Menurut Engelina, pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar pengembangan Blok Masela tidak berhenti pada ekspor LNG, tetapi diarahkan untuk membangun industri petrokimia, pembangkit listrik, dan berbagai industri turunan berbasis gas.
Ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peta jalan jangka panjang agar Blok Masela menjadi pusat industri gas nasional, bukan sekadar lokasi ekstraksi sumber daya.
“Tanpa perubahan paradigma itu, kita berisiko mengulang sejarah yang menjadikan Maluku sebagai korban dari kekayaan alamnya sendiri. Karena itu, sejak awal perlu disiapkan pembagian pemanfaatan gas untuk ekspor, industri petrokimia, pembangkit listrik, dan industri turunan,” kata Engelina.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis :
Editor :
