Mengurai Sengkarut Isolasi dan Kemiskinan 67 Persen di Beranda Depan Kei Besar
potretmaluku.id – Ketertinggalan infrastruktur dasar dan isolasi geografis masih menjadi ganjalan utama bagi pemulihan ekonomi di wilayah perbatasan Maluku Tenggara.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, komitmen untuk mengikis disparitas pembangunan di pulau-pulau terluar kini bertumpu pada intervensi kebijakan afirmatif yang terukur, khususnya untuk membedah problem sistemik yang menjerat kawasan Pulau Kei Besar.
Urgensi perbaikan di wilayah perbatasan tersebut ditegaskan oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lima kecamatan se-Pulau Kei Besar di Gedung Putih Elat, Kecamatan Kei Besar, Selasa.
Hanubun tidak menampik bahwa kontur topografi Pulau Kei Besar yang berbukit dan minimnya interkoneksi antarwilayah menjadi dinding tebal yang menghambat pemerataan ekonomi serta pelayanan publik.
“Tingkat keterhubungan wilayah Pulau Kei Besar baru mencapai 53 persen. Sebanyak 54 desa tercatat belum terhubung dengan jalan dalam kondisi mantap. Situasi ini memperlihatkan masih besarnya pekerjaan rumah infrastruktur dasar di kawasan tersebut,” kata Hanubun memaparkan data.
Dampak dari macetnya pembangunan konektivitas ini berujung pada akumulasi kemiskinan. Data daerah menunjukkan, sebanyak 67 persen penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara justru terkonsentrasi di Pulau Kei Besar.
Wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur menjadi titik paling rentan, dengan 7.070 jiwa atau sekitar 21,98 persen dari total populasi kabupaten berada di bawah garis kemiskinan ekstrem.
“Tak hanya itu, wilayah tersebut juga mencatat prevalensi stunting tertinggi sebesar 20,89 persen. Sembilan ohoi (desa) hingga kini belum terjangkau jaringan telekomunikasi, mempertegas keterisolasian yang masih dialami sebagian masyarakat,” ujar Hanubun menambahkan.
Menyikapi ruang fiskal daerah yang sempit, Hanubun menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten kini mengoptimalkan pasokan dana dan program dari pemerintah pusat, termasuk berkolaborasi dengan Balai Jalan Nasional demi mempercepat pengaspalan jalur-jalur strategis.
Dalam cetak biru perencanaan yang baru, Kota Elat didesain sebagai jangkar utama. Wilayah ini diproyeksikan menjadi pusat pelayanan publik, magnet ekonomi baru, sekaligus hub logistik dan perdagangan di Pulau Kei Besar. Strategi terdekat adalah melakukan revitalisasi dan penguatan Pasar Elat.
“Pemerintah menargetkan pemangkasan rantai distribusi komoditas unggulan seperti kelapa, ikan, rumput laut, serta hasil pertanian pangan agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan nelayan,” ucap Hanubun.
Guna mengefektifkan anggaran, tiap kecamatan di Kei Besar akan menerima porsi fokus pembangunan yang berbeda. Wilayah Kei Besar Utara Timur bakal diprioritaskan pada pembukaan akses jalan, jaringan telekomunikasi, serta intervensi gizi stunting. Sementara itu, Kei Besar Utara Barat akan difokuskan penuh pada pembangunan jembatan dan jalan penghubung bagi desa-desa yang terisolasi.
Kondisi sebaliknya terjadi di Kei Besar Selatan, di mana pembangunan infrastruktur lanjutan akan digenjot menyusul keberhasilan lokal menekan angka kemiskinan ekstrem hingga tersisa 7,8 persen.
Adapun untuk wilayah Kei Besar Selatan Barat, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada pemenuhan hak dasar warga, seperti jaringan air bersih, jalan lingkungan, dan fasilitas kesehatan.
Di akhir penjelasannya, Hanubun merangkum empat pilar utama pembangunan jangka menengah untuk Pulau Kei Besar: akselerasi konektivitas menuju Kota Elat, transformasi Elat sebagai pusat jasa ekonomi, pemberdayaan berbasis komoditas lokal, serta jaminan akses pelayanan dasar hingga ke ohoi terluar.
Langkah ini diambil demi mewujudkan komitmen menghadirkan pembangunan yang setara dan berkeadilan bagi masyarakat Pulau Kei Besar—wilayah yang secara geografis berada di garda depan perbatasan, namun sekian lama tertinggal dari arus pembangunan nasional.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
