Ini Strategi Bupati Maluku Tenggara Mengurai Isolasi Kei Besar Lewat Pusat Ekonomi Elat
potretmaluku.id – Potret kemiskinan di Maluku Tenggara masih menyisakan beban berat di Pulau Kei Besar. Dengan kontribusi mencapai 67 persen dari total kemiskinan ekstrem kabupaten, pemerintah daerah kini memacu sinkronisasi infrastruktur guna membedah keterisolasian di wilayah perbatasan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membidik percepatan pembangunan di Pulau Kei Besar untuk mengurai persoalan kemiskinan ekstrem dan keterisolasian.
Sebagai wilayah perbatasan sekaligus pulau kecil terluar, Kei Besar saat ini masih menghadapi kendala konektivitas yang menghambat akses pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi warga.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengungkapkan bahwa tingkat keterhubungan wilayah di Pulau Kei Besar baru menyentuh angka 53 persen.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 54 desa di wilayah tersebut belum terhubung oleh infrastruktur jalan dalam kondisi mantap.
“Akses jalan yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum menikmati pertumbuhan ekonomi secara merata,” ujar Thaher saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lima kecamatan di Elat, Selasa, 3 Maret 2026.
Data pemerintah daerah menunjukkan dampak sistemik dari rendahnya konektivitas tersebut.
Sebanyak 67 persen penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara terkonsentrasi di Pulau Kei Besar.
Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur saja, tercatat 21,98 persen warga tergolong miskin ekstrem, dibarengi dengan angka prevalensi stunting tertinggi mencapai 20,89 persen.
Selain itu, sembilan desa (ohoi) dilaporkan masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Menyikapi hal tersebut, Thaher memproyeksikan Kota Elat sebagai simpul utama konektivitas serta pusat distribusi perdagangan untuk memangkas rantai pasok komoditas unggulan seperti kelapa, ikan, dan rumput laut.
“Penguatan Pasar Elat adalah langkah konkret agar nilai tambah dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” tambahnya.
Dalam rencana kerja ke depan, pemerintah menetapkan fokus intervensi yang berbeda di tiap wilayah.
Kei Besar Utara Timur dan Utara Barat akan diprioritaskan pada pembukaan akses jalan, jembatan, dan telekomunikasi.
Sementara itu, wilayah Selatan dan Selatan Barat akan difokuskan pada penguatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses air minum dan sarana kesehatan untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan yang kini berada di level 7,8 persen.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah kabupaten terus melakukan lobi intensif kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar pembangunan infrastruktur di wilayah terluar ini mendapatkan prioritas anggaran.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
