Inflasi Provinsi Maluku Mengalami Peningkatan
potretmaluku.id – Pada Juni 2026, Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,49% (mtm), meningkat dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,93% (mtm).
Secara spasial, seluruh Kab./Kota IHK Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual mencatatkan inflasi (mtm) masing-masing sebesar 1,82%, 1,28%, dan 1,51%.
Plt. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah mengatakan, cecara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,80% (yoy), atau berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy).
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,27% (yoy). Capaian inflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Transportasi dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,90% dan 0,52%.
Menurutnya, inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disumbang oleh peningkatan harga komoditas hortikultura utamanya bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah dengan andil masing-masing (mtm) sebesar 0,17%, 0,14%, dan 0,14%.
“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya masa puncak panen di tengah kondisi curah hujan yang mulai meningkat sehingga memengaruhi kondisi pasokan,” kata Surya Alamsyah.
Lebih lanjut, peningkatan harga pada kelompok Transportasi terutama disumbang oleh kenaikan harga bensin dengan andil (mtm) sebesar 0,30% seiring dengan penyesuaian harga BBM non subsidi pada 6 Juni 2026 serta kenaikan tarif angkutan udara dengan andil (mtm) sebesar 0,18% didorong oleh tingginya permintaan pada periode libur serta penyesuaian biaya fuel sucharge.
Melihat hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026, dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ujarnya.
Dia menyebut, langkah pengendalian tersebut mencakup pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP BULOG, dan sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan pangan. Upaya tersebut turut didukung dengan penyaluran bantuan alat dan benih padi oleh Kementerian, pelaksanaan panen raya padi, serta peningkatan serapan gabah/beras oleh Bulog.
Dari sisi distribusi, lanjut Surya, dilakukan optimalisasi layanan penyeberangan ASDP guna mendukung kelancaran distribusi bahan pangan.
“Selain itu, penguatan koordinasi dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi pengendalian inflasi pusat – daerah, sidak pasar terhadap fungsi fasilitas dan pengawasan rantai distribusi di Pasar Mardika, serta pemantauan harga komoditas hortikultura secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
