potretmaluku.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan dukungan terhadap program hilirisasi sektor pertanian yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pengembangan komoditas kelapa dan ubi kayu sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi daerah serta menekan angka kemiskinan ekstrem.
Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Tim Ahli Gubernur dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta (9/6/26).
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan sejumlah program strategis berbasis hilirisasi yang dirancang untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian di berbagai wilayah kepulauan.
Salah satu hasil utama pertemuan tersebut adalah persetujuan Menteri Pertanian terhadap pengembangan komoditas kelapa dan program hilirisasi kelapa di empat kabupaten, yakni Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.
Ia menjelaskan bahwa hilirisasi kelapa akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja di tingkat lokal.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Selain kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengajukan proposal pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang dalam skema terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.
“Kami datang bersama Tim Ahli Gubernur untuk menyampaikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan kami laksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan,” kata Hendrik.
Menurut dia, hilirisasi ubi kayu akan menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi, termasuk beras ubi kayu dan etanol, yang juga sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya.
Hendrik menyebutkan bahwa sejumlah usulan dalam proposal tersebut, termasuk kebutuhan alat dan mesin pertanian, langsung mendapatkan respons positif dari Menteri Pertanian untuk ditindaklanjuti.
“Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian terhadap pengembangan sektor pertanian di Maluku yang dinilai memiliki potensi besar namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
“Bapak Menteri Pertanian memiliki perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Beliau mendorong agar setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hendrik, tantangan utama pengembangan sektor pertanian di Maluku terletak pada kondisi geografis kepulauan yang tersebar, keterbatasan infrastruktur, akses permodalan, serta kebutuhan penguatan regulasi dan konektivitas antarwilayah.
“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar,” katanya.
Meski demikian, ia optimistis dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi program hilirisasi yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Maluku.
“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat implementasi program, Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, sektor swasta, dan investor guna membangun ekosistem hilirisasi pertanian yang terintegrasi.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk BUMN dan dunia usaha, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Hendrik.
Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan, diharapkan menjadi langkah awal transformasi ekonomi Maluku berbasis sektor pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.*(TIA)
Penulis :
Editor :
