potretmaluku.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendesak Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang standar biaya bantuan perumahan swadaya di Maluku.
Tingginya biaya logistik material di wilayah kepulauan dinilai membuat nilai bantuan saat ini tidak lagi relevan dengan harga pasar bahan konstruksi.
Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pembangunan 2.998 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun anggaran 2026.
Meski jumlah kuota menunjukkan tren positif, pemerintah daerah kini tengah berjuang melobi pusat untuk menaikkan nilai bantuan guna menyesuaikan dengan tingginya harga bahan bangunan di wilayah kepulauan.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa indeks kemahalan konstruksi di Maluku jauh melampaui rata-rata nasional.
Hal inilah yang mendorongnya menyurati Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman guna meminta diskresi anggaran agar nilai bantuan BSPS di Maluku disetarakan dengan daerah lain yang memiliki tantangan geografis serupa.
“Harapannya, Pemerintah Pusat tidak melihat Maluku dengan kacamata Jakarta, tetapi berdasarkan realitas di daerah. Biaya logistik dan bahan konstruksi di sini sangat tinggi,” ujar Hendrik usai menghadiri seremoni serah terima BSPS TA 2025 di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa, 3 Maret 2026.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Anggota DPR RI Saadiah Uluputty dan Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Lewerissa tersebut, Hendrik menekankan bahwa akurasi data kemiskinan dan kebutuhan hunian menjadi kunci utama dalam memenangkan alokasi APBN.
Menurutnya, pembenahan data rill masyarakat adalah syarat mutlak agar usulan daerah lebih dipercaya oleh kementerian terkait.
“Kuncinya adalah data. Kita harus memastikan usulan yang diajukan benar-benar menggambarkan kondisi objektif di lapangan. Jika datanya valid, perhatian pusat akan semakin kuat,” tegasnya.
Program BSPS sendiri merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian secara swadaya.
Meski besaran nilai bantuan per unit masih terbatas, pemerintah daerah berharap program ini menjadi pemantik bagi warga untuk secara bertahap memperbaiki kualitas hidup mereka.
Hendrik juga mengajak seluruh elemen, baik di tingkat kabupaten/kota maupun perwakilan Maluku di Senayan, untuk bersinergi mengawal kebijakan perumahan agar lebih inklusif dan sensitif terhadap karakteristik daerah kepulauan.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
