Antisipasi Lonjakan Mudik Nataru, DPRD Maluku Tagih Kepastian Program Mudik Gratis
potretmaluku.id – Nasib program mudik gratis bagi masyarakat kepulauan di Maluku pada akhir tahun ini masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi bersama Pelni, legislatif mendesak agar skema transportasi perintis segera dipastikan sebelum puncak arus mudik pada akhir Desember.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi laut menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Parlemen menekankan perlunya mitigasi dini mengingat karakteristik wilayah Maluku yang sangat bergantung pada armada laut saat lonjakan arus mudik berlangsung.
Dalam rapat kerja di Karang Panjang, Selasa, 2 Desember 2025, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyoroti pentingnya keberadaan posko pemantauan khusus.
Menurutnya, lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi mulai 20 Desember membutuhkan pengawasan ekstra, termasuk ketersediaan layanan kesehatan di pelabuhan.
“Setiap perusahaan transportasi seharusnya menyiapkan posko. Kami ingin memastikan apakah Pelni memiliki fasilitas khusus untuk memantau pergerakan penumpang dan kesehatan pemudik pada periode ini,” ujar Allan Lohy.
Selain urusan teknis di pelabuhan, Lohy menagih komitmen Kementerian Perhubungan terkait kelanjutan program mudik gratis.
Pada tahun-tahun sebelumnya, program ini menjadi tumpuan warga untuk rute Tual, Seram Bagian Timur, dan sejumlah wilayah perintis lainnya.
Ia berharap program subsidi tersebut kembali digulirkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa libur sekolah.
Menanggapi hal tersebut, General Manager Pelni Cabang Ambon, Marthin Heriyanto, menjelaskan bahwa pihaknya tidak membangun posko secara mandiri, melainkan melebur dalam Posko Terpadu Nataru yang dikoordinasikan oleh otoritas pelabuhan.
Pelni mengklaim telah menyiagakan personel untuk memantau operasional armada secara harian.
Mengenai program mudik gratis, Heriyanto mengaku masih menunggu instruksi dari kantor pusat di Jakarta.
“Kami menunggu konfirmasi resmi. Jika program mudik gratis kembali dilaksanakan, Pelni akan segera mengumumkan mekanisme pendaftaran dan rute yang tersedia kepada masyarakat,” tuturnya.
DPRD Maluku menyatakan akan terus memantau perkembangan ini hingga pekan kedua Desember guna memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tidak terkendala akses transportasi selama hari besar keagamaan tersebut.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
