Siasat Maluku Tenggara Menambal Celah Fiskal di Tengah Efisiensi Anggaran
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berupaya mencari celah pendanaan alternatif guna menjaga ritme pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Upaya ini ditempuh melalui jalur diplomasi legislatif dengan menyodorkan sejumlah proposal proyek strategis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tengah melakukan kunjungan kerja di Tual, Sabtu, 3 Januari 2026.
Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menyerahkan dokumen usulan pembangunan dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan, hingga sektor perikanan.
Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, dan anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.
Thaher mengakui bahwa kebijakan pengetatan anggaran sepanjang 2025–2026 telah menekan kemampuan fiskal daerah.
Kondisi ini membuat sejumlah proyek strategis di Kepulauan Kei terancam melambat jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam situasi efisiensi ini, kami tidak boleh menyerah. Pimpinan perangkat daerah saya dorong untuk tetap berinovasi. Istilahnya, yang besar dikurangi agar yang lain tetap tercukupi,” ujar Thaher saat memaparkan kondisi daerah di hadapan para wakil rakyat.
Salah satu pemicu menyusutnya alokasi belanja modal di daerah adalah kenaikan beban belanja pegawai, khususnya untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Thaher menyebut, meski kehadiran tenaga PPPK krusial bagi roda pemerintahan, konsekuensinya adalah tersedotnya porsi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan fisik dan pelayanan publik lainnya.
Melalui penyerahan proposal lintas sektor ini, Thaher berharap DPR RI dapat mengawal alokasi tambahan dari pemerintah pusat.
Fokus utama usulan tersebut meliputi dinas-dinas teknis seperti Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perhubungan, serta Perikanan, yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi wilayah kepulauan.
“Dukungan nyata dari pusat melalui parlemen sangat kami butuhkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan ini,” tegasnya.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
