potretmaluku.id – Presiden RI, Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih, Senin (21/7/2025).
Kegiatan tersebut diikuti Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara virtual.
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.
Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti. Namun jika disatukan dalam jumlah banyak, dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.
Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden juga menegaskan koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.
“Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,”ujar Prabowo.
Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat. Untuk itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.
“Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,”katanya.
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.
Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa/kelurahan untuk menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan.
Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.
Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.
Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.
Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang.
Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.
Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.
Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Wakil Walikota, Ely Toisutta usai mengikuti peluncuran 80 kelembagaan Kopdes/Kopkel itu berharap, pelembagaan koperasi tersebut dapat ditindaklanjuti di Kota Ambon guna meningkatkan ekonomi keluarga.
“Kami berharap ketua-ketua koperasi bisa proaktif, kreatif dan bisa menggerakkan koperasi ini secara maksimal dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada,”ujar Ely.
Ely mengaku telah menjadi tugas pemkot melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Inspektorat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Kopdes yang dibentuk.
“Ketika dibangun gerai-gerai bisa berjalan dengan baik, agar manfaatnya dapat dikembalikan kepada masyarakat,”tandas Ely. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
