303 Posyandu di Ambon tak Penuhi Indikator Layanan Kesehatan, Wattimena Minta Gunakan DD
potretmaluku.id – Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memenuhi indikator layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di tiap desa/negeri dan kelurahan, dalam upaya penurunan Stunting.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj). Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka Rembuk Stunting dan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu di Marina Hotel, Senin (3/4/2023) kemarin.
Menurutnya, masih ada sebagian besar dari jumlah Posyandu yang ada di Kota Ambon belum memenuhi indikator pelayanan kesehatan, diantaranya tidak memiliki tempat permanen, sehingga secara darurat dilakukan pelayanan di balai desa/negeri, kantor kelurahan, hingga menumpang di teras rumah penduduk.
“Jumlah Posyandu di Kota Ambon sebanyak 314, namun ada 303 yang belum memenuhi indikator layanan kesehatan,” ungkap Wattimena.
Dia menjelaskan, yang dimaksud indikator layanan kesehatan yaitu adanya layanan kesehatan bagi ibu hamil, gizi, KB, dan imunisasi. Semuanya masih berada di 50 persen.
Wattimena meminta agar di tahun ini semua desa/negeri dan kelurahan dapat membangun posyandu yang memenuhi kriteria layanan tersebut.
“Pakai dana desa bangun posyandu, tidak mahal kok, minimal gedung posyandu harus ada dan memiliki standar pelayanan kesehatan. Semua desa/negeri wajib punya posyandu,” tegas dia.
Dia menyebutkan pembangunan posyandu bisa menggunakan Dana Desa (DD), apalagi banyak tanah adat atau dati yang kosong, itu bisa dimanfaatkan.
Wattimena juga menyinggung soal 2000 lebih rumah di Kota Ambon yang tidak memiliki jamban berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Padahal hal itu berkaitan erat dengan Keluarga Beresiko Stunting (KBS).
“Ada 2000 lebih rumah tidak memiliki jamban. Bappeda-Litbang dan Dinas PUPR harus tuntaskan, saya tidak mau lagi dengar masih ada yang belum memuiliki jamban,” cetusnya.
Wattimena berharap pembangunan jamban dapat dituntaskan, selain dengan anggaran dari pemerintah kota, juga memanfaatkan dana CSR perusahaan yang ada di Kota Ambon
“Kalau kita mau pasti bisa tuntaskan, kita anggarkan dari Pemkot, dan kita bisa minta CSR dari perusahan yang ada. Saya sudah sampaikan ke Kepala Bappeda-Litbang, supaya Oktober 2023 dituntaskan,” ujarnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi