potretmaluku.id – Pengurus Pemuda Muhammadiyah Maluku periode 2025–2029 resmi dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang berlangsung di Aula Lantai 9 Hotel Zest, Ambon, Jumat, 7 November 2025. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan organisasi kepemudaan tersebut.
Dalam arahannya, Vanath menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap Pemuda Muhammadiyah dapat memperkuat peran sosial dan keumatan di Maluku. Ia menilai organisasi ini memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
“Mudah-mudahan amanah yang diterima dapat dijalankan dengan tanggung jawab dan semangat pengabdian,” kata Vanath.
Ia menekankan pentingnya kontribusi Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki tradisi gerakan yang kuat dan terbukti ikut memajukan masyarakat Indonesia sejak lama.
Dalam sambutannya, Vanath juga menyinggung sektor pendidikan sebagai salah satu penopang utama ekonomi Maluku. Ia memaparkan estimasi perputaran ekonomi dari keberadaan mahasiswa di daerah.
Sebanyak 30 ribu mahasiswa di Kota Ambon, menurut perhitungannya, membelanjakan rata-rata Rp2,5 juta per bulan untuk kebutuhan hidup. “Perputaran uangnya sekitar Rp75 miliar per bulan, atau Rp900 miliar per tahun,” ujarnya.
Jika dihitung secara provinsi, dengan sekitar 100 ribu mahasiswa, perputaran dana konsumsi dapat mencapai Rp2,4 triliun per tahun. Karena itu, ia menilai menjaga keamanan dan kualitas pendidikan sangat penting agar mahasiswa tetap memilih berkuliah di Maluku.
Selain pendidikan, sektor pertanian juga menjadi perhatian Vanath. Ia menilai pertanian merupakan bidang yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun. “Saya berasal dari keluarga petani, dan saya yakin pertanian tetap menjadi sektor masa depan,” katanya.
Ia mencontohkan tren global pada industri minuman yang mulai beralih dari susu ke produk berbasis santan, termasuk yang kini dipakai sejumlah jaringan kopi internasional. Pergeseran preferensi itu, menurutnya, membuka peluang ekonomi besar bagi daerah penghasil kelapa seperti Maluku.
Vanath juga memaparkan rencana pemerintah provinsi untuk mengembangkan program perkebunan kakao berbasis pemberdayaan masyarakat.
Setiap petani direncanakan mendapat lahan satu hektare, bibit, pendampingan, dan insentif Rp1,5 juta per bulan selama dua tahun pertama. Jika program 5.000 hektare dapat direalisasikan, nilai ekonominya diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun per tahun.
Ia menyebut petani berpotensi memperoleh penghasilan sekitar Rp20 juta per bulan setelah masa tanam dan perawatan. “Kita ingin mengubah pandangan bahwa petani adalah profesi rendahan. Petani harus menjadi profesi produktif dan modern,” kata Vanath.
Di akhir sambutannya, ia meminta Pemuda Muhammadiyah untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan pendidikan dan pertanian di Maluku.
Baginya, kedua sektor itu bisa menjadi fondasi ekonomi daerah yang tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Acara pengukuhan tersebut dihadiri Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawala; Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo; Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah; pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku; serta perwakilan TNI, Polri, pemerintah kota, Bawaslu, Kementerian Agama, MUI Maluku, dan organisasi kepemudaan Cipayung.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
