Teka-teki Dana Bagi Hasil MBD: DPRD Maluku Dorong Transparansi Pajak BBM
potretmaluku.id – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mencatatkan lonjakan signifikan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor energi dari penjualan bahan bakar non-subsidi.
Namun, minimnya informasi mengenai nilai pasti yang masuk ke kas daerah memicu desakan dari parlemen agar pemerintah kabupaten lebih terbuka soal pengelolaan dana tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk bersikap transparan mengenai realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor energi.
Meski MBD disebut-sebut menempati posisi ketiga sebagai penerima DBH terbesar di tingkat provinsi, angka pastinya hingga kini belum terpublikasi secara luas.
Dana bagi hasil ini bersumber dari skema pajak penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax dan Dexlite.
Sesuai mekanisme fiskal, sebagian keuntungan dari setiap liter BBM yang dibeli masyarakat di daerah tersebut dikembalikan ke kas negara sebelum akhirnya dialokasikan kembali ke pemerintah kabupaten sebagai pendapatan daerah.
“Menurut informasi dari Kepala Bapenda Maluku dan Pertamina, Kabupaten MBD berada di urutan ketiga. Namun, nilainya secara eksplisit belum kita ketahui,” kata Jhon Laipeny di Ambon, Rabu, 3 Desember 2025.
Sebagai pembanding, Jhon mengungkapkan bahwa perolehan DBH Provinsi Maluku secara keseluruhan mengalami tren kenaikan yang signifikan.
Jika pada awal 2024 hanya berkisar di angka Rp15 miliar per bulan, kini rata-rata penerimaannya telah menyentuh Rp23 miliar hingga Rp24 miliar per bulan. Kota Ambon sendiri menempati urutan kedua di bawah provinsi.
Mengingat besarnya potensi tersebut, Jhon mendorong warga di Bumi Kalwedo untuk tidak pasif.
Ia menyarankan masyarakat menanyakan langsung rincian penggunaan dana tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun Biro Keuangan Pemda MBD.
“Masyarakat harus tahu berapa sebenarnya penerimaan dari penjualan BBM non-subsidi yang selama ini mereka beli. Transparansi adalah kunci untuk menjamin akuntabilitas,” tegas politikus yang dikenal vokal soal isu kepulauan ini.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari konsumsi energi masyarakat harus kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Jhon berjanji akan terus mengawal persoalan bagi hasil ini di tingkat provinsi guna memastikan tidak ada sumbatan informasi antara pemerintah daerah dan rakyat.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
