Produksi Perikanan Maluku Tengah Capai 152 Ribu Ton, Bupati Hadiri Rakornas KKP
potretmaluku.id – Kabupaten Maluku Tengah mencatat produksi perikanan tangkap sebanyak 152.760,21 ton pada 2024. Potensi tersebut menjadi salah satu modal daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
Komitmen pengembangan sektor tersebut mengemuka saat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 di Jakarta pada 2–3 Juli 2026.
Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025–2029, Maluku Tengah merupakan salah satu daerah penghasil utama perikanan tangkap di Provinsi Maluku. Produksinya pada 2024 mencapai 152.760,21 ton, meski mengalami penurunan dibandingkan 157.819 ton pada tahun sebelumnya.
Besarnya sektor perikanan juga terlihat dari jumlah masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada bidang tersebut. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 2024 mencatat terdapat 34.413 nelayan dan petani ikan serta 18.015 rumah tangga perikanan di daerah itu.
Rumah tangga perikanan tersebut mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran.
Dalam Rakornas yang mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan” itu, pemerintah pusat dan daerah membahas percepatan pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto turut menghadiri kegiatan tersebut.
Menurut KKP, Rakornas diikuti sekitar 600 peserta secara luring dan daring, yang terdiri atas pimpinan lembaga negara, menteri, gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran dinas kelautan dan perikanan dari berbagai daerah.
Forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat program prioritas nasional. Kolaborasi itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Bagi Maluku Tengah, pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan produksi, serta penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.(TIA)
Penulis :
Editor :
